Akbar Tanjung: Rumah Aspirasi Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung berpendapat, wacana rumah aspirasi sebagai sebuah wacana yang berlebihan. Ia menyarankan, rumah aspirasi sebaiknya menggunakan kantor partai di daerah-daerah saja.

"Itu (rumah aspirasi) berlebihan. Padahal, bisa saja dilakukan kalau secara terstruktur, bisa saja masing-masing partai menggunakan kantornya untuk menyerap aspirasi konstituen," ujarnya, Kamis (5/8/2010) di Akbar Tanjung Center, Jakarta.

Akbar juga menambahkan, pembangunan rumah aspirasi yang memakan dana hingga Rp 122 miliar ini sangat tidak diperlukan.

"Anggota-anggota DPR itulah yang seharusnya sebagai penyalur apirasi harus turun ke konstituennya masing-masing pada masa reses," tandasnya.

Dana untuk pembangunan aspirasi itu, menurut Akbar, sebaiknya digunakan untuk kegiatan para anggota Dewan bertemu dengan konstituennya. Cara lain untuk memudahkan penyaluran aspirasi yang lebih hemat, Akbar menyarankan agar tiap anggota Dewan menetapkan satu tempat sebagai tempat pertemuan dengan konstituennya.

"Tak perlu datang ke desa-desa yang begitu banyak, bisa saja dia datang ke satu tempat kasih tahu orang di situ untuk adakan pertemuan dengan konstituen," ungkap Akbar.

Sikap Akbar ini bertolak belakang dengan sikap sebagian besar kader Golkar di DPR yang getol mengegolkan wacana pembangunan rumah aspirasi ini. Adapun rumah aspirasi ini diperuntukkan agar para anggota Dewan memiliki sebuah sarana penyerap aspirasi yang efektif seperti kantor di daerah-daerah.

Tiap anggota DPR akan memiliki rumah aspirasi senilai Rp 200 juta sehingga total biaya mencapai Rp 122 miliar. Pembangunan akan dilakukan tahun depan.