Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mutung Politik, Politik Mutung

Kompas.com - 04/08/2010, 08:40 WIB

Ikrar Nusa Bhakti*

KOMPAS.com - Pekan lalu ada dua tokoh yang mutung akibat situasi dan kondisi politik yang dirasakannya. Tokoh pertama adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mutung karena merasa ada sekelompok orang yang kerjanya berkeliling Indonesia menjelek-jelekkan pemerintah. Presiden SBY semakin mutung karena kampanye negatif itu disiarkan langsung selama dua jam tanpa henti oleh sebuah stasiun televisi milik tokoh yang diduga mengkritiknya.

Patut diduga bahwa sekelompok orang yang menyebabkan SBY mutung adalah Nasional Demokrat yang dimotori ”Bang Brewok” Surya Paloh, pemilik Metro TV.

Tokoh kedua adalah aktor gaek Pong Hardjatmo, yang dengan aksi teatrikalnya memanjat ”Gedung Kura-kura” di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 30 Juli, dan menuliskan tiga kata bertuah: jujur, adil, tegas. Karena aksinya itu, Pong sempat berurusan dengan aparat Pengamanan dan Pengendalian DPR. Karena keberaniannya itu, ia dapat Penghargaan Mawar Merah dari Petisi 28 yang sebagian anggotanya purnawirawan perwira tinggi TNI.

Beda esensi

Esensi politik mutung gaya Presiden SBY dan mutung gaya aktor Pong Hardjatmo memang berbeda. Bila SBY mutung, itu ibarat lagu lama SBY untuk curhat kepada rakyat bahwa dirinya dikuyo-kuyo (dianiaya) oleh sekelompok elite politik yang berseberangan dengannya.

Ini juga bagian dari politik pencitraan SBY kepada rakyat di tengah kegalauan rakyat atas kenaikan harga kebutuhan pokok, ledakan tabung gas yang datang silih berganti, serta kelambanan pemerintah bertindak tegas atas persoalan ekonomi, hukum, dan politik di negeri ini.

Dengan kata lain, saat kejujuran dan keadilan telah menjauh dari kehidupan politik kita, saat pengambilan atau implementasi keputusan politik di pemerintahan berjalan lamban dan tidak tegas, kambing hitamnya adalah elite politik di dalam dan di luar parlemen yang selalu mengganggunya. Di sini berlaku pemeo lama the king can do no wrong.

Esensi politik aksi teatrikal Pong Hardjatmo lain lagi. Katanya, ia sudah capek dan amat kecewa pada keadaan bangsa ini. Tiga kata bertuah—jujur, adil, dan tegas— bukan hanya tertuju kepada para anggota wakil rakyat yang terhormat, melainkan juga kepada para anggota kabinet yang dinilai lamban mengantisipasi setiap kejadian yang akan atau telah menimpa rakyat. Kritik pun, di mata Pong Hardjatmo, sudah tak didengar lagi. Tak heran apabila ia secara tegas mengatakan, ”Menulis nggak didengar, ngomong pun nggak didengar.”

Seandainya saja pengamanan kompleks Istana Kepresidenan selonggar pengamanan di DPR, bukan mustahil Pong akan menaiki genteng Istana Merdeka, menorehkan kekesalannya. Lepas dari pandangan minor Sudjiwo Tedjo di Metro TV Sabtu, 31 Juli, pada acara Metro Hari Ini, yang menyatakan seharusnya Pong tak perlu berbuat seperti politikus, melainkan seperti layaknya seniman yang mengkritik dengan caranya sendiri, yang dilakukan Pong Hardjatmo sungguh luar biasa.

Pada usianya yang mencapai 68 tahun, Pong berani dan mampu menaiki kubah ”Gedung Kura-kura” yang, kata Sudjiwo, mirip dengan, maaf, ”bokong perempuan”. Pong tentu bukan cari sensasi seperti yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Metro TV, Jumat, 30 Juli. Risiko menaiki kubah ”Gedung Kura-kura” amat besar. Tak mungkin itu dilakukan orang tanpa nyali tinggi atau orang yang tak memiliki kekecewaan politik yang mendalam.

Satu hal yang menarik, Pong pada Pemilu Presiden 2004 adalah orang yang direkrut Sys NS sebagai motor penggerak fans club seniman ”Barisan Pendukung SBY”. Kalau dia kecewa, tentu bukan hanya kepada DPR, melainkan juga kepada penguasa negeri ini.

Yang dilakukan Pong Hardjatmo hanyalah kritik tajam kepada para elite politik di negeri ini. Ia bukan seorang pembangkang, melainkan hanya mutung belaka. Yang dilakukannya juga bukan tindakan menjatuhkan pemerintahan yang sah atau meminjam istilah yang populer pada masa Orde Baru: subversif!

Sebagai warga negara yang dulu mendukung SBY, Pong bukanlah pendukung mati sebuah rezim. Ia seorang yang demokratik. Seorang warga negara yang demokratik harus siap mendukung seorang pemimpin, tetapi pada saat bersamaan juga siap mengkritik para elite politik negeri ini, termasuk pemimpinnya, yang dinilainya kurang jujur, adil, dan tegas.

Situasi disfungsi

Mengapa pula Petisi 28 memberikan Penghargaan Mawar Merah atas keberanian tanpa pamrih Pong Hardjatmo? Mungkin karena tidak sedikit kalangan purnawirawan TNI yang sudah benar-benar kecewa pada situasi negeri ini.

Berbagai institusi yang terkait dengan penegakan hukum di negeri ini, seperti polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah menuju pada situasi disfungsi alias tidak berfungsi lagi.

Para anggota DPR juga sibuk bermain politik agar kasus Bank Century tidak berlanjut kembali. Belum lagi dari satu periode masa sidang ke periode berikutnya semakin meningkat jumlah anggota parlemen kita yang tidak menghadiri rapat- rapat di DPR.

Di kabinet pun sama saja. Jalannya pemerintahan begitu lamban bagaikan keong siput yang terseok-seok berjalan di pasir panas. Negeri ini ibarat negeri tanpa kepemimpinan. Tak heran jika semakin banyak orang mutung! Jika ini terus berlanjut, entah apa jadinya negeri yang kita cintai ini.

*Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com