Pimpinan DPR Prihatin Kasus Ledakan Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan prihatin dengan serangkaian ledakan tabung gas elpiji tiga kilogram di beberapa daerah yang masih terjadi dan dikhawatirkan akan terus terjadi jika tidak ada langkah nyata untuk mengantisipasinya.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena masyarakat sudah bisa dikatakan tidak memiliki pilihan lain. Harus ada langkah yang konkrit untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat yang telah patuh mengikuti program pemerintah benar-benar bisa merasa aman," katanya di Jakarta, Senin (26/7/2010).

Di Jakarta, kasus terakhir ledakan tabung gas tiga kilogram terjadi di Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat yang melukai 10 orang.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Barat mencatat sejak awal tahun 2010 sudah terjadi 13 kali kebakaran yang disebabkan karena kebocoran tabung gas elpiji di wilayah tersebut.

Kasi Operasional Sudin Damkar dan PB Jakarta Barat, Endang Choiruddin menuturkan, kejadian itu membuat 14 orang luka bakar berat dan sembilan luka bakar ringan.

"Kasus ledakan di Tanjung Duren Selatan merupakan kasus dengan korban terbanyak," kata Endang Choirudin di Jakarta, Senin.

Selain di Jakarta, ledakan tabung gas elpiji tiga kilogam juga terjadi di Ibukota Jakarta, ledakan serupa juga terjadi di Kampung Pahlawan, RT 01/03 Desa Gunung Bunder I, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Senin, menyebabkan satu orang terluka.

Korban Hj Masani (55) mengalami luka bakar di kaki hingga pinggang dan tangan kanannya.

Kecemasan

Menanggapi masih terjadinya ledakan tabung gas elpiji, Taufik Kurniawan yang juga Sekjen PAN mengemukakan, kondisi terkini sudah bisa dikatakan siaga I, karena masyarakat menengah ke bawah yang menjadi konsumen gas tiga kilogram dihantui kecemasan setiap kali menggunakan gas dari tabung tersebut.

Menurut dia, seluruh tabung dan selang yang memang tidak layak pakai harus diganti dengan yang sesuai standar keamanan. "Sudah seharusnya memang tabung gas yang tidak layak pakai diganti dengan yang layak," katanya.

Proses pengadaan tabung dan regulator yang cepat dalam jumlah banyak diakuinya memang menimbulkan kerawanan. "Mana ada perusahaan yang sanggup menyelesaikan seluruh tabung pesanan pemerintah pada program konversi lalu dalam waktu cepat," katanya.

Dia menduga keras, perusahaan yang menang tender pengadaan tabung sudah pasti mensubkannya kembali pada perusahaan lain yang kemungkinan tidak diawasi dengan baik sehingga muncul tabung-tabung yang tidak sesuai standar.

Dia berharap, jika ada pengadaan seperti itu lagi, dilakukan dengan berkala dan terukur. Pengawasan produk tabung tersebut juga harus benar-benar dilakukan dengan baik.

"Kami mengharapkan Pertamina dengan manajemennya bisa mengansuransikan para pengguna tabung gas," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan PT Pertamina perlu memberikan bantuan nyata kepada korban ledakan tabung gas.

Secara moral, layak memberikan bantuan, misalnya dengan memberikan biaya pengobatan dan bantuan lainnya. "Bukan kewajiban tetap tanggungjawab moral yang sangat terpuji jika dijalankan Pertamina," katanya.