JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Menteri Agama, Surya Dharma Ali dan Pimpinan DPR, Jumat (16/7/2010), mengenai kesepakatan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) belum menemukan kata sepakat.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan, pemerintah dan DPR belum sepakat soal biaya pemondokan.
"Masih ada perbedaan soal biaya pemondokan. Menag masih pada posis 3000 riyal, DPR antara 2500-2700 riyal. Pimpinan DPR ingin mempertemukan hal itu," kata Pramono, di Gedung DPR, Jakarta.
Selisih angka yang ditawarkan pemerintah dan DPR, menurutnya, bisa ditutupi dari dana abadi umat (DAU).
"Tapi DAU tidak terkuras semua. Jumlahnya kan Rp 205 miliar, kami harap tidak terkuras semuanya. Mudah-mudahan yang digunakan Rp 125 miliar. Tapi ini belum selesai disepakati," ujarnya.
Pramono mengatakan, pembahasan mengenai biaya haji harus diselesaikan hari ini. Sebab, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa diundur lagi.
"Kami berharap ada titik temu antara Pemerintah dan Komisi VIII hari ini," ujar Pramono.
Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan, dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR baru sampai pada penyamaan persepsi bahwa pelaksanaan ibadah haji itu nirlaba atau tidak mencari keuntungan.
"Kalau ada kelebihan, kami pakai dana optimalisasi, yaitu dana setoran awal yang diakumulasi dengan dana sisa tahun lalu Rp 1,17 triliun. Kemudian dipakai Rp 965 miliar. Ada sisa, kelebihan itu bukan laba, tidak menjadi keuntungan Menteri Agama, tidak untuk membayar insentif Menag dan jajarannya termasuk tidak untuk pelaksana ibadah haji," ujar pria yang akrab disapa SDA ini.
Pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, akan ada kenaikan harga dan kualitas. Tetapi, jelas SDA, kenaikan harga itu tidak menyebabkan kenaikan harga yang harus dibayar jamaah.
"Naik kualitas tidak naik jumlah yang dibayar jamaah," katanya.
Sementara, mengenai penurunan biaya, pemerintah masih berada pada posisi 36 USD. Jumlah penurunan ini juga masih membutuhkan kesepakatan dengan Komisi VII DPR, yang akan dibahas sore ini. Kapan tuntasnya pembahasan biaya haji ini?
"Ya, tergantung DPR," kata SDA.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.