Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembahasan Biaya Haji Masih 'Mentok'

Kompas.com - 16/07/2010, 14:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Menteri Agama, Surya Dharma Ali dan Pimpinan DPR, Jumat (16/7/2010), mengenai kesepakatan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) belum menemukan kata sepakat.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan, pemerintah dan DPR belum sepakat soal biaya pemondokan.

"Masih ada perbedaan soal biaya pemondokan. Menag masih pada posis 3000 riyal, DPR antara 2500-2700 riyal. Pimpinan DPR ingin mempertemukan hal itu," kata Pramono, di Gedung DPR, Jakarta.

Selisih angka yang ditawarkan pemerintah dan DPR, menurutnya, bisa ditutupi dari dana abadi umat (DAU).

"Tapi DAU tidak terkuras semua. Jumlahnya kan Rp 205 miliar, kami harap tidak terkuras semuanya. Mudah-mudahan yang digunakan Rp 125 miliar. Tapi ini belum selesai disepakati," ujarnya.

Pramono mengatakan, pembahasan mengenai biaya haji harus diselesaikan hari ini. Sebab, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa diundur lagi.

"Kami berharap ada titik temu antara Pemerintah dan Komisi VIII hari ini," ujar Pramono.

Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan, dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR baru sampai pada penyamaan persepsi bahwa pelaksanaan ibadah haji itu nirlaba atau tidak mencari keuntungan.

"Kalau ada kelebihan, kami pakai dana optimalisasi, yaitu dana setoran awal yang diakumulasi dengan dana sisa tahun lalu Rp 1,17 triliun. Kemudian dipakai Rp 965 miliar. Ada sisa, kelebihan itu bukan laba, tidak menjadi keuntungan Menteri Agama, tidak untuk membayar insentif Menag dan jajarannya termasuk tidak untuk pelaksana ibadah haji," ujar pria yang akrab disapa SDA ini.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, akan ada kenaikan harga dan kualitas. Tetapi, jelas SDA, kenaikan harga itu tidak menyebabkan kenaikan harga yang harus dibayar jamaah.

"Naik kualitas tidak naik jumlah yang dibayar jamaah," katanya.

Sementara, mengenai penurunan biaya, pemerintah masih berada pada posisi 36 USD. Jumlah penurunan ini juga masih membutuhkan kesepakatan dengan Komisi VII DPR, yang akan dibahas sore ini. Kapan tuntasnya pembahasan biaya haji ini?

"Ya, tergantung DPR," kata SDA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

    Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

    Nasional
    Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

    Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

    Nasional
    Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

    Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

    Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

    Nasional
    Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

    Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

    Nasional
    Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

    Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

    Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

    Nasional
    'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

    "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

    Nasional
    Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

    Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

    Nasional
    Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

    Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

    Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

    Nasional
    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Nasional
    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com