Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Pun 'Tergoda' Dana Aspirasi

Kompas.com - 30/06/2010, 08:59 WIB

Ia mengatakan, ada tanggung jawab politik antara wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. "Agenda P4D merupakan bagian dari terwujudnya proses idealisasi politik tersebut. Maka, agenda ini memiliki justifikasi politik yang cukup kuat bagi pembangunan bangsa," ujar Jhon.

Dalam konteks ini, menurutnya, DPD dan DPR memosisikan diri sebagai agen pembangunan dan perubahan untuk kepentingan rakyat di daerah dan nasional. Agenda P4D ini dinilai sebagai pintu masuk yang mempertemukan aspirasi pembangunan daerah dan masyarakat dengan kebijakan nasional.

Aspek Praktik

Secara praktik, konsep dana aspirasi atau P4D ini bisa dilihat dari proses politik penganggaran di DPR, DPD, dan DPRD. Jhon juga mengungkapkan bisa melihat melalui referensi pork barrel projects sebagai bagian dari proses penganggaran di Kongres Amerika Serikat.

Skema anggaran dinilai telah dikembangkan oleh pemerintah melalui percepatan pembangunan daerah antara lain dengan dana dekonsentrasi serta beberapa format dana transfer daerah. Namun, dinilai masih ada kelemahan, di antaranya sinkronisasi anggaran, lemahnya koherensi program pusat dan daerah, termasuk kelemahan dalam penerapan instrumen seperti keterbukaan dan kelengkapan data.

"Telah menjadi kenyataan bahwa belum seluruh program pembangunan secara merata teralokasi ke seluruh Tanah Air. Oleh karena itu, program ini akan bermanfaat bagi masyarakat daerah," ujarnya.

Menciptakan "broker"?

DPD sendiri membantah bahwa konsep yang mereka ajukan meniru usul Fraksi Partai Golkar. Jhon menegaskan, konsep P4D tidak seperti dana aspirasi yang "menjatah" belasan miliar bagi setiap anggota Dewan.

Ia mengatakan, jika disetujui, dana ini akan langsung dialokasikan ke daerah. Namun, dana itu hanya dapat dikeluarkan atas dasar rekomendasi DPD RI. Apakah hal ini tidak akan menciptakan "broker" proyek di daerah? "Kalau yang lain mungkin bisa seperti itu. Tapi DPD menjamin, tidak akan ada broker-broker itu," kata Jhon yakin.

Usul ini pun akan segera disampaikan ke Pemerintah dan DPR yang akan melakukan pembahasan Rancangan APBN 2011 sebelum dituangkan dalam Nota Keuangan Pemerintah yang akan dibacakan Presiden SBY pada 16 Agustus mendatang.

Gol-kah usulan dari para senator ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

    Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

    Nasional
    Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

    Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

    Nasional
    Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

    Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

    Nasional
    Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

    Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

    Nasional
    DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

    DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

    Nasional
    Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

    Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

    Nasional
    Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

    Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

    Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

    Nasional
    Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

    Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

    Nasional
    Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

    Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

    Nasional
    Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

    Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

    Nasional
    Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

    Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

    Nasional
    Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

    Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

    Nasional
    Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

    Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com