Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Pun 'Tergoda' Dana Aspirasi

Kompas.com - 30/06/2010, 08:59 WIB

Ia mengatakan, ada tanggung jawab politik antara wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. "Agenda P4D merupakan bagian dari terwujudnya proses idealisasi politik tersebut. Maka, agenda ini memiliki justifikasi politik yang cukup kuat bagi pembangunan bangsa," ujar Jhon.

Dalam konteks ini, menurutnya, DPD dan DPR memosisikan diri sebagai agen pembangunan dan perubahan untuk kepentingan rakyat di daerah dan nasional. Agenda P4D ini dinilai sebagai pintu masuk yang mempertemukan aspirasi pembangunan daerah dan masyarakat dengan kebijakan nasional.

Aspek Praktik

Secara praktik, konsep dana aspirasi atau P4D ini bisa dilihat dari proses politik penganggaran di DPR, DPD, dan DPRD. Jhon juga mengungkapkan bisa melihat melalui referensi pork barrel projects sebagai bagian dari proses penganggaran di Kongres Amerika Serikat.

Skema anggaran dinilai telah dikembangkan oleh pemerintah melalui percepatan pembangunan daerah antara lain dengan dana dekonsentrasi serta beberapa format dana transfer daerah. Namun, dinilai masih ada kelemahan, di antaranya sinkronisasi anggaran, lemahnya koherensi program pusat dan daerah, termasuk kelemahan dalam penerapan instrumen seperti keterbukaan dan kelengkapan data.

"Telah menjadi kenyataan bahwa belum seluruh program pembangunan secara merata teralokasi ke seluruh Tanah Air. Oleh karena itu, program ini akan bermanfaat bagi masyarakat daerah," ujarnya.

Menciptakan "broker"?

DPD sendiri membantah bahwa konsep yang mereka ajukan meniru usul Fraksi Partai Golkar. Jhon menegaskan, konsep P4D tidak seperti dana aspirasi yang "menjatah" belasan miliar bagi setiap anggota Dewan.

Ia mengatakan, jika disetujui, dana ini akan langsung dialokasikan ke daerah. Namun, dana itu hanya dapat dikeluarkan atas dasar rekomendasi DPD RI. Apakah hal ini tidak akan menciptakan "broker" proyek di daerah? "Kalau yang lain mungkin bisa seperti itu. Tapi DPD menjamin, tidak akan ada broker-broker itu," kata Jhon yakin.

Usul ini pun akan segera disampaikan ke Pemerintah dan DPR yang akan melakukan pembahasan Rancangan APBN 2011 sebelum dituangkan dalam Nota Keuangan Pemerintah yang akan dibacakan Presiden SBY pada 16 Agustus mendatang.

Gol-kah usulan dari para senator ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Nasional
    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Nasional
    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

    Nasional
    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com