Konsep 'Dana Aspirasi' ala DPD

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merumuskan konsep "dana aspirasi" yang dinamakan Agenda Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D).

Ketua Komite IV DPD Jhon Pieris mengatakan, komitenya bersama Pimpinan DPD sudah melakukan pendalaman selama dua hari ini. Ia menampik konsep ini duplikasi dari konsep "dana aspirasi" yang dilontarkan Fraksi Partai Golkar dan menuai kontroversi. Jhon mengatakan, P4D tidak melekat pada anggota DPD.

Ia menjelaskan, secara khusus, untuk agenda P4D ini, seluruh anggota DPD harus terlibat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan dana dekonsentrasi. Secara peraturan, agenda P4D ini sudah memenuhi aspek legal. Konsep ini akan diusulkan kepada Presiden dan DPR agar dibicarakan dalam pembahasan Rancangan APBN 2011.

"Perguliran subyek dana aspirasi atau agenda P4D telah didukung dasar hukum seperti dimaksud Pasal 20A Ayat (1) yang mempertegas fungsi DPR yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hal penyusunan RUU APBN dilakukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD," kata Jhon, dalam jumpa pers di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Konsep Agenda P4D ala DPD ini akan menganggarkan Rp 1 miliar untuk setiap desa. Dengan demikian, anggaran negara yang dibutuhkan sekitar Rp 70 triliun setiap tahunnya untuk 70.000 desa.

Konsep ini sebenarnya juga hampir sama dengan konsep dana desa yang pernah diusulkan Fraksi Partai Golkar. Dananya sendiri, dalam rumusan DPD, kemungkinan bisa dianggarkan dari dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus. Namun, besarannya belum ditentukan.

Meski tak melekat pada diri anggota DPD, dana tersebut hanya bisa dikeluarkan atas rekomendasi DPD berdasarkan hasil pengawasan sesuai tugas konstitusionalnya. Ketika ditanya bahwa model rekomendasi ini akan membuka peluang "broker" proyek di berbagai daerah, Wakil Ketua DPD Laode Ida membantahnya.

"Kami di DPD menjamin tidak ada itu broker kalau dana ini disetujui. Nantinya kan untuk rakyat juga, bukan untuk anggota DPD," katanya.

Dalam waktu dekat usulan ini akan segera dikirimkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dijadikan pertimbangan dalam pembahasan APBN 2011.