Menkeu: Dana Aspirasi Akan Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah masih membuka peluang untuk membahas usulan DPR mengenai alokasi dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota Dewan per tahun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, usulan dana tersebut akan dibahas dalam rapat dengan salah satu panitia kerja (panja) di Komisi XI DPR. Hal itu dikatakan Agus saat tiba di Gedung DPR, Jakarta, sebelum rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (7/6/2010).

"Mengenai dana aspirasi, saya bisa sampaikan bahwa itu salah satu topik yang akan dibicarakan dalam panja. Tanggal 1 Juni diputuskan akan dibentuk empat panja. Salah satunya bicara itu (dana aspirasi)," kata Agus.

Ketika ditanya bagaimana sebenarnya sikap pemerintah atas usulan tersebut, ia mengatakan, pendapat pemerintah sudah dituangkan dalam pemaparan yang dibacakan dalam rapat paripurna 1 Juni lalu. Pendapat pemerintah yang disampaikan saat itu di antaranya pelaksanaan usulan tersebut berpotensi melanggar ketentuan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pendapat lainnya, pemerintah memandang akan ada ketimpangan kucuran dana antara satu daerah dan daerah lainnya. Sebab, jumlah anggota Dewan setiap daerah berbeda. "Selebihnya, saya belum bisa sampaikan. Nanti akan didiskusikan intensif di panja. Semua mesti terbuka dan akan didiskusikan nanti. Harus ada kesepahaman antara DPR dan pemerintah," ujar Agus.

Usulan mengenai dana aspirasi ini memang menuai kontroversi. Sejumlah pengamat menilai usulan ini melampaui kewenangan DPR yang dianggap tak bisa mengajukan usulan pengalokasian anggaran. Pro-kontra juga terjadi antarfraksi di internal Dewan.

Sebelumnya, akhir pekan lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa secara tegas menyatakan bahwa dana aspirasi tak diperlukan. Namun, DPR, melalui Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis, justru mengatakan, pembahasan mengenai usulan tersebut tetap akan dilakukan dalam rapat mengenai Rancangan APBN 2011 yang akan dimulai pada 8 Juni besok.