Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Keukeuh Minta Dirjen Pajak Nonaktif

Kompas.com - 31/05/2010, 13:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Dirjen Pajak beralasan ketidakhadirannya di DPR lantaran harus mengumpulkan data terkait kasus pajak PT Permata Hijau Sawit (PHS) karena ada pergantian Kepala Kanwil Pajak Sumut I, Ketua Panja Perpajakan DPR Mechias Markus Mekeng keukeuh merekomendasikan agar Menteri Keuangan Agus Martowardojo menonaktifkan Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo.

Menurut dia, ada beberapa poin yang memaksa agar Tjiptardjo segera dinonaktifkan dari jabatannya, antara lain, pertama, ketidakhadiran Dirjen Pajak dalam memenuhi panggilan Panja Pajak dianggap tidak menghormati hak dan peran DPR. Kedua, sikap tidak tegasnya Dirjen Pajak dalam menyelesaikan seluruh kasus pajak di institusinya.

“Ambil contoh berapa banyak kasus pajak yang masih menggantung, seperti Asian Agri yang penyidikannya telah berjalan tapi kasus itu sendiri belum dihentikan. Padahal, kalau memang tidak ada bukti, ya sudah hentikan saja. Termasuk juga sengketa pajak, tertahannya hak restitusi PHS sebesar Rp 530 miliar, yang Rp 90 miliar di antaranya tengah dipermasalahkan Ditjen Pajak,” tutur dia, akhir pekan lalu.

Ditambah lagi, kekalahan Ditjen Pajak terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC). Hal ini, kata Melchias, membuktikan kegagalan Dirjen Pajak menggiring institusinya kuat dari sisi hukum.

Sesuai surat panggilan bernomor PW.01/3901/DPRRI/V/2010, Panja Pajak memanggil Dirjen Pajak beserta jajarannya untuk menindaklanjuti rapat yang telah berjalan sebelumnya terkait kasus pajak PT PHS.

“Rapat kemarin Kanwil Pajak Sumut I tidak sanggup menjelaskan kronologi kasus pajak dengan PT PHS. Nah, sekarang, kami meminta Dirjen Pajak menjelaskan bukti permulaan (buper), identifikasi data, dan laporan pengaduan, apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi ternyata nihil juga. Padahal, ini perkara dokumentasi semata. Dengan peristiwa ini, kami justru meragukan kredibilitas Ditjen Pajak,” terang dia. (Kontan/Christine Novita Nababan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com