Rp 5,94 T untuk Program PNPM Perkotaan

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum RI mengaalokasikan dana sebesar Rp 5,94 triliun untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Perkotaan untuk tahun 2010-2014. Sasarannya adalah sekitar 22.000 keluruhan di Indonesia.

"Penggunaan dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan sasaran. Apakah oleh mereka dana itu untuk membangun infrastruktur di kelurahannya atau dijadikan modal dana bergulir, sepenuhnya bergantung pada program yang dibuat sendiri oleh BKM," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi Yuwono di Bogor, Senin (24/5/2010).

Budi di Bogor dalam kaitan direktoratnya meninjau pelaksanaan PNPM Perkotaan oleh BKM Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. BKM yang diketuai Gugun Gunawan tersebut telah menerima dana hibah PNPM Perkotaan pada tahun 2004 sebesar Rp 250 juta. Dana tersebut telah berkembang antara lain menjadi modal bergulir sekitar Rp 2 miliar serta berwujud jalan setapak, jalan beraspal sepanjang 600 meter dengan lebar tiga meter, dan jembatan sepanjang empat meter dengan lebar tiga meter.

Menurut Budi, sebelumnnya PNPM Perkotaan bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Sejak dilaksanakan program tersebut pada tahun 1999, hingga tahun ini dana yang dihibahkan untuk program tersebut mencapai Rp 8,4 triliun. Dari dana tersebut, oleh BKM kelurahan penerimanya dijadikan dana modal bergulir hanya Rp 1,67 triliun.

BKM Kelurahan Muarasri adalah salah satu BKM yang berhasil dana hibah yang diterimanya tidak semuanya dijadikan modal awal untuk pembangunan fisik infrastruktur. Ada yang mereka sisihkan untuk dijadikan modal bergulir. Namun sejauh ini, program yang menjadi favorit masyarakat memang pembangunan fisik infrastruktur, terutama jalan. "Itu tidak jadi soal buat kami, yang penting itu memang program yang diinginkan masyarakat," kata Budi.

Gugun Gunawan mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih adanya program PNPM Perkotaan yang memacu warganya untuk menjadi mandiri. Berdasarkan pengalaman lembaganya mengelola dana hibah tersebut, memang dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat untuk mandiri.

"Kalau tidak ada tawaran dari pemerintah untuk mengelola dana bantuan tersebut secara mandiri, masyarakat miskin tidak tahu dan tidak mampu mengindentifikasi kebutuhan lingkungannya, untuk keluar dari kemiskinannya. Kami baru berembuk dan membuat program pembedayaan masyarakat, setelah ada tawaran dana P2KP itu," katanya.

Gugun menambahkan, daripada memberikan BLT (bantuan langsung tunai) lebih baik pemerintah memperbesar dana untuk PNPM Mandiri Perkotaan. "Program ini membuat kami makin peduli dengan lingkungan dan berpikir keras untuk memberdayakan warga kami sendiri. Saat ini di kelurahan kami masih tercatat ada 22 keluarga yang dikategorikan miskin. Saat pertama menerima dana P2KP pada tahun 2004, tercatat ada 54 keluarga yang dikategorikan miskin," katanya.