Punahnya Hutan Suku Talang Mamak

Kompas.com - 17/05/2010, 10:32 WIB
Editorwsn

Hutan itu dahulunya sangat bagus dan indah, dipenuhi pepohonan alam, tinggi menjulang nan asri. Namun, saat Kompas mendatangi kawasan itu pada awal pekan ini, nyaris tidak ada lagi sisa keasrian hutan yang pernah mendapat anugerah Kalpataru itu. Pemandangan di sana kini tidak ubahnya seperti lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Di mana-mana yang terlihat hanya kelapa sawit dan kelapa sawit. Kalaupun ada pemandangan berbeda, sesekali terlihat pepohonan karet yang tidak tertata rapi. Tidak tampak lagi pepohonan besar, kecuali satu dua pohon sialang yang masih dibiarkan hidup tinggi menjulang di hamparan pepohonan sawit.

Kondisi hutan Panyabungan dan Panguanan sudah ditangisi Patih Laman. Hutan adat Sungai Tunu dan Desa Talang Selantai sudah hilang sama sekali. Sekarang ini yang terlihat hanya hamparan kebun kelapa sawit milik PT Selantai Agro Lestari. Di tengah-tengah hutan adat itu berdiri perumahan dan kantor perkebunan itu. Hutan adat Durian Cacar dan Kelumbuk Tinggi Baner nyaris sama kondisinya.

Hutan adat Talang Mamak memang nyaris tinggal nama saja. Padahal, pada tahun 2006, hutan itu sempat diagendakan untuk diperkuat payung hukumnya melalui peraturan daerah. Bupati Indragiri Hilir dan Ketua DPRD Inhu bahkan sempat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hutan Adat Suku Talang Mamak. Sayangnya, sejak SKB itu ditandatangani, tidak pernah ada lagi kelanjutan peraturan daerah yang sempat direncanakan itu. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pun seakan tidak peduli dengan kerusakan itu.

Patih Gading, cucu kandung Patih Laman yang kini menjadi penerus kepala suku Talang Mamak, mengatakan, hutan Talang Mamak telah menjadi korban kerakusan orang-orang yang tidak memikirkan lingkungan. Ada dua oknum yang dianggap sebagai biang keladi penjualan lahan-lahan hutan kepada orang-orang luar. Pertama adalah Kepala Desa Durian Cacar "H" dan mantan patih "Y' yang tidak lain merupakan cucu luar dari Patih Laman juga.

"Y' diberhentikan sebagai kepala suku oleh Raja Indragiri karena tidak mematuhi sumpah adat membayar utang pusaka. Meski demikian, di lapangan dia masih memiliki kekuasaan dan tidak dapat dihalangi untuk menjual lahan-lahan Talang Mamak.

"Kami sudah melaporkan kasus penjualan hutan Talang Mamak itu kepada polisi. Sayangnya belum ada kelanjutan kasus itu. Saya berharap orang-orang itu dapat dihukum. Bagi Talang Mamak, saudara tidak perlu dibela bila melanggar adat apalagi aturan hukum," tutur Laman.

Seorang teman bertanya, apa yang mesti dilakukan oleh Patih Laman selanjutnya?

Kembalikan saja Piala Kalpataru itu. Untuk apa lagi memegang Piala Kalpataru, sementara hutan yang mendapat penghargaan itu sudah nyaris punah.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X