DPR: Hentikan Pembongkaran Cina Benteng

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR mendesak Wali Kota Tangerang untuk menghentikan rencana pembongkaran kawasan Cina Benteng Tangerang.

"Rencana penggusuran pada 27 April 2010 harus dihentikan karena dikhawatirkan kasus Tanjung Priok akan terulang di Tangerang," kata  Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamsyah saat melakukan audiensi dengan Forum Warga Miskin Cina Benteng di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (21/4/2010) siang ini. 

Menurut Fahri, pihaknya akan memanggil Wali Kota Tangerang untuk meminta penundaan penggusuran Cina Benteng Tangerang. Surat pemanggilan tersebut akan dilayangkan Komisi III kepada Wali Kota Tangerang, hari ini. Nantinya, Wali Kota Tangerang bakal dikonfrontasi dengan warga Cina Benteng Tangerang di Komisi III. Namun, dia belum dapat memastikan waktu pemanggilan tersebut. 

"Kami layangkan surat agar Wali Kota Tangerang bisa dihadirkan ke ruangan ini. Kami mau konfrontasi. Suratnya hari ini, kami pantau kapan dia bisa hadir, lebih cepat lebih baik," papar dia. 

Dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta agar Forum Masyarakat Cina Benteng melampirkan bukti setoran pajak yang pernah dibayarkan sebagai tambahan data Komisi III DPR guna membantu permasalahan tersebut. 

Sebelumnya, Satpol PP Kota Tangerang nyaris menggusur permukiman warga Cina Benteng yang tinggal di Kampung Wangi, Mekar Sari, Kota Tangerang. Akhirnya, Satpol PP tidak berhasil meluluhlantakkan permukima tersebut karena warga menolaknya.

Warga beralasan bahwa warga Cina Benteng telah tinggal di pinggiran Kali Cisadane sejak sebelum Indonesia merdeka. Warga juga membayar pajak tanah dan membayar administrasi pemerintahan resmi, seperti RT dan RW.