Golkar dan PAN Dorong Pembentukan Pansus Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar menjadi pendorong penelusuran mafia pajak tidak hanya berbentuk Panitia Kerja DPR. Penelusuran mafia pajak dengan melibatkan komisi hukum dan anggaran ditingkatkan menjadi panitia khusus.

"Kalau bisa ini dijadikan pansus (panitia khusus) agar bisa merombak sistem yang ada," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Dia menyebutkan, pansus memiliki kewenangan yang lebih untuk mendalami mafia pajak. "Sekarang secara sistem tidak berjalan. Apa yang disebut Sri Mulyani sebagai pelayanan terbaik dan mendapat reward, ternyata manajemen di dalamnya rusak," ungkapnya.

Setya mengatakan, Fraksi Partai Golkar akan mempertimbangkan kenaikan remenurasi pegawai Kementerian Keuangan atas skandal pajak. "Kami akan pertimbangkan untuk merumuskan kembali. Ini membuat situasi di perpajakan tidak memungkinkan," terangnya.

Anggota DPR asal PAN, Laurent, sejalan dengan pemikiran Setya Novanto. Pembentukan pansus pajak untuk membongkar kongkalikong di Direktorat Jenderal Pajak. "Kami harapkan dengan pansus, penerimaan pajak terjadi kenaikan. Bukan lagi mencapai target, tetapi melebihi target," ujarnya.

Lebih lanjut dia berharap akan terjadi pemisahan wewenang Ditjen Pajak. Ditjen Pajak ke depan sekadar menerima pembayaran pajak. "Soal hukum, kalau bisa, lembaga lain. Tidak lagi di Ditjen Pajak," tuturnya.