Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun: Presiden Tidak Sedang Membicarakan Saya

Kompas.com - 10/03/2010, 20:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum berita tewasnya gembong teroris Dulmatin di Pamulang, Provinsi Banten, kasus L/C bodong sempat menjadi berita 'hangat' di berbagai media. Bahkan,  Presiden SBY sebelum menggelar rapat terbatas bidang Polhukam di kantor presiden, Jumat (5/3/2010) lalu, sempat menyinggung soal indikasi kejahatan Bank Century. Salah satu yang disoroti adalah terungkapnya kepemilikan L/C fiktif atau bodong.
 
"Disebut- sebut LC bodong, ada sesuatu yang mengarah ke tindak kejahatan, tuntaskan. Jangan tebang pilih, kebenaran harus ditegakkan untuk rayat kita. Lakukan langkah-langkah intensif dan semua kejahatan terkait Bank Century, baik di agenda pansus ataupun tidak ditegakan, mari ditegakan dengan sebiakn baiknya," ujar Presiden ketika itu.

Publik, begitu menyimak perkataan SBY, seakan tergiring dengan figur salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhammad Misbakhum. Terlebih, salah satu staf khusus Presiden SBY, Andi Arief sempat menuding Misbakhun memiliki L/C fiktif, bodong.

Kini, Misbakhun angkat bicara. Dalam diskusi di DPR, Rabu (10/3/2010), bertajuk Benang Kusut, Pasca Angket Century, politisi PKS tidak merasa disinggung oleh Presiden SBY. Dengan tegas, Misbakhun membantah tudingan Andi Arief, dirinya memiliki L/C bodong. 

"Seakan membuat imajinasi kepada masyarakat menganggap saya sedang bermasalah. Dan memaksa masyarkat untuk menerima imajinasi itu. Pertanyaan saya, benarkan saya bermasalah? Benarkah saya memiliki kasus," kata Misbakhun.

Masyarakat, katanya, dipaksa kasus yang dianggapnya sebagai imajinasi ini, kemudian dianggap sebuah barter kasus skandal Bank Century. Pansus Angket Bank Century, katanya, hidup dalam dunia yang nyata, bukan di ruang imajinasi.

"L/C itu dokumennya bank, maka tanya kepada bank. Dirut bank (kini Bank Muitara) juga sudah mengatakan bahwa L/C saya tidak fiktif. Dan tidak ada L/C yang bernama Misbakhun. Itu, atas nama perusahaan dan perusahaan saya dikatakan tidak fiktif. Orang selalu mengatakan dalam terminologi L/C fiktif. Soal fiktif itu sudah dijelaskan kepada bank," kata Misbakhun.

"Katanya bermasalah. Seperti apa masalahnya, kan sudah diaudit BPK. Tolong tanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini L/C adalah, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank, tidak pernah L/C kepada company saya. Bank ke bank," ujarnya lagi.

Ia kemudian menjelaskan, 10 L/C yang dianggap bermasalah oleh BPK dan sudah ditindaklanjuti dan memang ada 4 yang dikategorikan fiktif. Dan sudah diputuskan, ada proses pengadilannya. "Dan saya tidak ada. Kemudian, diimajinasi, saya dikatakan bermasalah, ini kamu bermasalah dan saya akan dibarter. Otak saya masih sehat, kalau orang mau punya game silahkan," tandasnya.

Misbakhun kemudian menyarankan, tidak boleh orang berbicara mengenai L/C, tanpa didasari oleh knowledge (pengetahuan) tentang apa itu sebenarnya L/C.

Ada proses, ada kasus L/C fiktif, katanya, dengan didasari prasangka yang baik dan kemudian informasinya masuk ke Presiden SBY, sama sekali tidak menyangkut dengan dirinya. Hanya menyangkut 4 L/C bermasalah lain.

"Dan saya tidak ada urusan, BPK juga sudah menjelaskan saya tidak bermasalah. Maka, ketika Presiden membicarakan L/C bodong, sama sekali sedang tidak membicarakan saya. Saya ini memiliki latar belakang bisnis, kalau kemudian dimasukkan dalam politisasi seperti ini, yang kasihan bisnis saya," tegas Misbakhun.

"Apakah seorang Andi Arief sebagai salah seorang staf presiden memiliki otoritas mengatakan L/C saya bodong atau tidak bodong? Yang mengeluarkan dokumen L/C itu Bank Mutiara, maka silahkan tanya ke sana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com