ICMI: Hadapi ACFTA, Daya Saing Harus Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) harus dibarengi dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah yang jelas dan tegas, khususnya untuk membangun daya saing dari keuntungan komparatif (comparative advantage) menjadi keuntungan yang kompetitif (competitive advantage).

Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa membuka dan memanfaatkan pasar domestik dan membangun sumber-seumber ekonomi yang berbasiskan teknologi dan pengetahuan.

Demikian disampaikan anggota Presidium Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sugiharto, saat memberikan keterangan pers, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (12/2/2010) sore. Pertemuan itu dihadiri Ketua Presidium Nasional ICMI Azyumardi Azra dan anggota presidium lainnya.

ICMI merekomendasikan agar pemerintah memiliki kebijakan politik ekeonomi yang jelas dalam membangun daya saing dari comparative advantage menjadi competitive advantage. "Kekuatan bangsa ini adalah di antaranya dari segi manufaktur di mana kita punya modal sumber daya alam dan mineral serta manusia. Kita bisa mengandalkan domestik market untuk basis pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Sebab itu, pemerintah diimbau membangun yang disebut sumber ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi," tandas Sugiharto, yang pernah menjadi Menteri Negara BUMN.

Jangan lengah

Menurut Sugiharto, apabila pemerintah mengandalkan semua sumber dalam negeri sebagai soko guru pertumbuhan ekonomi ke depan, semua pasokan industri dibangun dengan fasilitas kebijakan publik yang pro industrialisasi, pro pasar domestik, keuntungan kompetisi sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing untuk bertarung dalam globalisasi di ACFTA.

"Kita juga tidak boleh lengah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). UKM yang berbasis sumber-sumber ekonomi lokal akan bisa dijadikan basis daya saing bangsa. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengimpor dari luar, akan tetapi cukup dengan merekayasa potensi dalam negeri," tambah Sugiharto.

Tentang adanya sejumlah komoditas dalam negeri yang bakal terpukul akibat pemberlakuan tarif nol persen, Sugiharto mengakui perjanjian ACFTA harus dihormati. "Namun, apabila memang ada peluang tarif nol persen untuk beberapa komoditas industri seperti sebanyak 300 lebih tarif nol yang diajukan PT Krakatau Steel agar ditunda pelaksanaannya pada tahun 2018 mendatang, jika memang masih dimungkinkan untuk kemajuan daya saing bangsa, mengapa tidak?" tanya Sugiharto.

Dikatakan Sugiharto, di masa pemberlakuan ACFTA ini, semua kebijakan publik ke depan harus memberikan kekuatan kepada seluruh potensi kapitalisasi sumber daya alam dan energi nasional.

"Banyak industri strategis yang mampu merekapitalisasi nasional sehingga dalam negeri kita diberdayakan. Jadi, jangan semua potensi kita dieskpor. Seperti China mempunyai stok sendiri rotan dan pasir besi dari yang sebelumnya kita miliki, sementara kita sendiri kekurangan dan kehabisan akibat dieskpor besar-besaran," demikian Sugiharto.