Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerbau SiBuYa Dilarang Masuk Jakarta

Kompas.com - 03/02/2010, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa dari Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) berencana menggelar aksi teatrikal dengan seekor kerbau di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (3/1/2010). Namun, kerbau yang sempat membuat Presiden Yudhoyono tersinggung itu ternyata tidak bisa dihadirkan karena dijegal pihak kepolisian di perbatasan Jakarta. Pada tubuh kerbau ada semprotan cat putih bertulisan "SiBuYa".

Menurut koordinator aksi Pecat, Yosep Rizal, kerbau yang didatangkan dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, itu dijegal polisi di perbatasan Jakarta dan Jawa Barat, daerah Pangkalan Jati, karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

"Saya sudah telpon teman saya yang bawa kerbau itu, katanya dijegal sama aparat kepolisian di daerah Kalimalang, dekat lampu merah yang ada tamannya (Pangkalan Jati)," kata Yosef Rizal di Bundaran HI, Jakarta, Rabu.

Yosep, yang biasa bekerja sebagai penulis lepas, mengaku sangat kecewa dengan tindakan kepolisian. "Kami tidak mengerti alasannya. Katanya mengganggu ketertiban umum. Pelarangan kerbau itu mengekang ekspresi masyarakat. Kami sangat kecewa," ungkapnya.

Ia mengaku deg-degan jika benar kerbau tersebut disita polisi karena ia harus mengganti harga satu ekor kerbau sekitar Rp 15 juta. "Dari mana saya punya uang sebanyak itu. Itu, kan, kerbau teman," ungkapnya.

Kerbau yang dibawa ke Bundaran HI pada aksi 28 Januari itu berasal dari Pejagalan, Jakarta Timur. Namun, Yosef juga mendapat kabar bahwa kerbau tersebut tidak bisa digunakan karena dijegal polisi. Untuk itu, ia mengambil kerbau dari temannya di Bekasi dengan hanya membayar uang transportasi. "Cuma ganti uang transport, sekitar Rp 200 ribu," katanya.

Karena tidak bisa menghadirkan kerbau, Yosef dan teman-temannya tidak kehilangan akal. Mereka pun langsung menggelar aksi teatrikal dengan menyapu beberapa selebaran bergambar foto Presiden. Bahkan, massa sempat membakar selebaran tersebut. "Ini adalah simbol bahwa pemerintahan ini sudah kotor, makanya harus dibersihkan dengan sapu. Jika tidak, pemerintahan seperti ini justru membuat penderitaan rakyat semakin bertambah," teriak Yosef.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com