Hapuskan Diskriminasi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Data yang dihimpun oleh Fransiskan International menunjukkan, pada tahun 2004 sebanyak 80 persen penduduk pribumi Papua hidup dalam kemiskinan. Selain itu, sebanyak 36,1 persen warga di daerah tersebut tidak memiliki akses fasilitas kesehatan. Kondisi kian diperparah dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam di Papua yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib, dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras, Jl. Borobudur, Jakarta, Minggu (17/1/2010).  "Masyarakat adat di sana masih belum bisa merasakan praktik penghormatan terhadap ekspresi budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ekspresi dari perbedaan di sana, dijawab dengan penolakan dan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang harus dijawab dengan kekuatan eksesif," kata Matius Murib. 

Lanjutnya, masyarakat Papua sampai sekarang juga belum bisa merasakan langsung eksistensi negara dalam wujud pelayanan publik yang optimal. "Hal ini dikarenakan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menata kebijakan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat Papua secara luas," tegasnya. 

Ia juga menambahkan, inkonsistensi sikap dan tindakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam menerapkan undang-undang otonomi khusus telah berakibat ketidakpercayaan rakyat Papua. "Secara ekonomi-sosial, target pembangunan dalam otonomi khusus juga tak dirasakan oleh orang Papua. Kebijakan tersebut justru melahirkan kesenjangan sosial kian tinggi dan menyuburkan korupsi tanpa koreksi yang signifikan," katanya. 

Menurutnya, sudah sepatutnya pemerintah pusat konsisten dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi tanpa diskriminasi. "Jika Presiden SBY teguh pada retorika demokrasinya, maka orang Papua tidak menjadi sasaran operasi keamanan bertubi-tubi," pungkasnya. 

Dari periode Oktober sampai November 2009, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat setidaknya terjadi lima penembakan di Papua, salah satunya yang terjadi pada tokoh pembebasan Papua Kelly Kwalik. Peristiwa kekerasan lainnya yaitu dua konflik antar warga, tiga kasus akibat pengibaran Bendera Bintang Kejora, dan satu kasus penganiayaan tahanan.