Perlu Tak Perlu Memperdebatkan "Si Crown"....

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari sepekan, kendaraan dinas bagi para pejabat negara, Toyota Crown Royal Saloon, beredar di jalanan Ibu Kota. Kontroversi sempat mewarnai saat mobil yang konon berharga Rp 1,3 miliar ini menggantikan mobil yang tak kalah mewahnya, Toyota Camry.

Salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, memilih mengembalikan kendaraan yang sudah seminggu nangkring di garasi rumahnya. Kata Laode, sedan cling berwarna hitam itu terlalu mewah untuk dijadikan fasilitas yang pengadaannya berasal dari keuangan negara.

"Camry itu sudah mewah sekali. Perdana Menteri Malaysia saja, menurut info yang saya dapat, mobilnya seharga Rp 200 juta, ada yang Rp 190 juta-an. Silakan kalau mau bermewah-mewah, tapi jangan pakai uang negara," kata Laode, kemarin.

Mobil itu dikembalikannya ke Setjen DPD untuk selanjutnya dikembalikan kepada negara. "Semoga cepat dilelang dan uangnya untuk program kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Perlukah langkah ini diikuti pimpinan dewan lainnya, atau bahkan semua pejabat negara? Dua pimpinan fraksi yang dimintakan tanggapan memiliki pandangan yang berbeda.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Djafar berpendapat, persoalan mobil dinas tak perlu lagi diperdebatkan. "Itu bukan hal yang harus diperpanjang secara bertele-tele. Yang penting penggunaan anggaran akuntabel dan transparan," katanya saat dimintai tanggapan, Selasa (5/1/2010).

Penjelasan mengenai penggunaan anggaran untuk pembelian mobil-mobil itu, menurutnya, harus diberikan sejelas-jelasnya dan tidak berbelit-belit. Menurut Marwan, pemberian fasilitas mobil itu untuk menunjang kinerja para pejabat. "Jujur saja kepada rakyat bahwa itu untuk menunjang kinerja," kata Marwan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo punya pandangan berbeda. Menurutnya, pimpinan dewan sebaiknya mengembalikan mobil dinas tersebut. "Menurut saya, sebaiknya pimpinan DPR mengembalikan mobil mewah Toyota Crown itu kepada pemerintah," ujar Tjahjo.

Menurutnya, jika mobil dinas sekelas Toyota Camry yang digunakan selama 5 tahun terakhir dianggap bekas, DPR melalui anggarannya bisa membeli mobil dinas yang jauh lebih murah. "Beli saja sendiri mobil Camry baru buat pimpinan DPR atau membeli tambahan mobil bekas yang lebih besar atau mewah mereknya. Kan harganya masih bisa di bawah 400 juta," kata dia.

Ia menilai, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR seharusnya melihat kondisi kehidupan rakyat yang masih jauh dari kesejahteraan. "DPR harus memberi contoh, pakai mobil bekas mewah kan juga tidak masalah dan harganya juga murah. Tidak perlu malu, yang penting kinerjanya, bukan tampilan mobil baru mewahnya," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Pemberian fasilitas mewah juga dikhawatirkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk turut bermewah-mewah. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri diharapkan membuat keputusan menteri yang ditujukan kepada pejabat daerah untuk menggunakan kendaraan dinas yang wajar.

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, kepada Kompas.com pekan lalu, menyatakan prihatin dengan fasilitas pejabat yang menurutnya sangat "wah". Masyarakat, menurutnya, menunggu hasil kerja pemerintah dan para pejabat negara, bukan pengambilan kebijakan yang menimbulkan gejolak.

"Saat banyak yang menunggu hasil kerja 100 hari, masih ramai dengan kasus Century, pembelian mobil ini saya nilai sebagai sesuatu yang hanya mementingkan simbol dan image," kata Imam.

Maka dari itu, ia menganggap wajar jika masyarakat berpandangan menjadi pejabat penuh dengan kemewahan dan menafikan nilai dari sebuah pengabdian. Jadi, perlu atau tidak diperdebatkan? Mungkin hati nurani bisa memberikan jawaban.....