Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Lifetime Achievement" untuk Gus Dur

Kompas.com - 04/01/2010, 20:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meraih penghargaan lifetime achievement Charta Politika Award 2009. Gus Dur dinilai sebagai sosok multitalenta yang berjasa dalam mendorong proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai pluralisme. 

Penghargaan terhadap Gus Dur ini diberikan dalam Charta Politika Award 2009 oleh lembaga konsultan politik Charta Politika yang digelar di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (4/1/2010). Penghargaan ini juga merupakan kali pertama digelar oleh lembaga yang dipimpin oleh pengamat politik Bima Arya Sugiarto ini.

"Pemikiran dan gaya komunikasi Gus Dur yang spontan dan lugas telah berpengaruh besar. Charta Politika menilai Gus Dur telah menjadi seorang newsmaker yang sangat berpengaruh dalam dunia politik kita," kata Analis Politik Charta Politika, Arya Fernandes, kepada Kompas.com di sela-sela acara.

Charta Politika Award merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berhasil memengaruhi pembentukan opini publik melalui pernyataan mereka di media.

Selain memberikan lifetime achievement kepada mantan Ketua PBNU ini, Charta Politika juga menyerahkan penghargaan kepada lima tokoh lainnya dalam lima kategori, yakni kategori Pimpinan Lembaga Negara diraih Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Pimpinan Kementerian atau Lembaga Pemerintah non-Kementerian diberikan kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Kategori Politisi dari Koalisi Pemerintahan diberikan kepada Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, Kategori Politisi Oposisi kepada Politisi PDI-P Maruarar Sirait, dan Kategori Aktivis dan Pengamat kepada Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.

Seluruh tokoh yang mendapatkan penghargaan terlihat hadir dalam acara tersebut. Sementara untuk almarhum Gus Dur diwakili putri bungsunya, Inayah Wahid.

Arya Fernandes menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh tersebut atas dasar penelitian survei media. Survei yang dilakukan dengan metode purposive sampling ini dilakukan di enam surat kabar nasional, yakni Kompas, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, dan Indo Pos.

"Mengapa kami memilih pada studi media, karena media sangat menentukan dalam membentuk pola pikir audiens. Survei Charta Politika sepanjang tahun 2009 menunjukkan bergesernya pola komunikasi politik dari yang tradisional melalui mobilisasi massa menjadi komunikasi modern melalui perang opini di media massa," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com