KH Hasyim Muzadi: Hukum "Infotainment" Dinilai dari Konten

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, haram atau tidaknya hukum tayangan infotainment ditentukan oleh isi atau kontennya.

Munas Alim Ulama NU di Surabaya, 2006 lalu, mengharamkan infotainment yang kontennya berupa gosip, fitnah, dan rumor.

"Infotainment sebagai kerangka program acara dinilai menurut isinya, karena yang bisa dihukumi adalah isi atau konten-nya. Kalau isinya gosip, adu domba, mengaduk-aduk ketenteraman privasi keluarga, pasti dilarang agama," kata KH Hasyim Muzadi dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/12/2009).

Ulama NU, katanya, tidak mempermasalahkan tayangan infotainment yang positif dan mendidik. "Sungguh indah kalau infotainment berisi pendidikan keluarga sakinah, pendidikan prestisius, dan sebagainya," ungkap mantan Ketua PWNU Jatim ini.

Sayangnya, menurut Hasyim, tayangan infotainment saat ini lebih mementingkan bisnis ketimbang aspek pembangunan moral bangsa. "Saat ini masih banyak menganut 'bisnis info' semata, sehingga the bad news is the good news, belum merupakan media enlightment (pencerahan) menuju pembangunan karakter," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, tayangan infotainment sekarang ini lebih dikendalikan kekuatan uang.

"Karena sekarang ini tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali uang/modal dan tampak tidak bersangkut paut dengan national building," katanya.

Dikatakannya, kebebasan yang dianut infotainment belum ada standardisasi keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. "Sehingga susah dibedakan antara demokrasi dengan democrazy, dan pendapat pun mengikuti pendapatan," katanya.

Karena dampak negatif media dan tayangan yang tidak mendidik sangat besar terhadap perilaku masyarakat,  PBNU akan membawa masalah tersebut ke Muktamar NU ke-32 di Makassar, 22-27 Maret 2010 mendatang.

Ia menambahkan, sebelum membahas infotainment gosip di Muktamar, PBNU akan menggelar pertemuan yang melibatkan para ulama, pimpinan ormas-ormas Islam, tokoh lintas agama, praktisi pendidikan, cendekiawan, dan budayawan di Jakarta.

"Akan diadakan orientasi bersama ulama-ulama terkemuka, ormas Islam, serta pandangan lintas agama, beserta para cendekiawan, pendidik, budayawan, dan instansi terkait. Harus ada kekuatan moral yang meluruskan arah pembentukan opini publik," ujar KH Hasyim Muzadi.