Kalpataru, Kembalikan Saja!

Kompas.com - 27/11/2009, 23:32 WIB
Editorprimus

PEKANBARU, KOMPAS.com - Patih Laman, tokoh masyarakat suku asli Talang Mamak, penerima Kalpataru pada 2003 berniat mengembalikan penghargaan lingkungan hidup itu. Pasalnya, dia kecewa hutan adat yang telah dijaganya ditebang habis dan tidak ada kepedulian pemerintah mempertahankannya.
   
"Kawasan hutan itu telah diperjualbelikan. Mengadu ke camat dan Dinas Kehutanan tidak ada tanggapan. Saya ingin ke Jakarta untuk  mengembalikan Kalpataru," ujar Laman di Rengat, Jumat (27/11).
   
Pada 5 Juni 2003 Laman memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah sebagai Perintis Lingkungan karena dinilai gigih menjaga penyelamatan hutan adat Talang Mamak yakni hutan  Panguanan dan Panyabungan  dan hutan Sungai Tunu seluas hampir 20.000 hektare.
   
Kawasan hutan yang dipertahankan Laman dari penjarahan dan jual beli ke perusahaan itu kini telah berupa hamparan tanah kosong, karena kawasan hutan tersebut telah ditebang habis baik oleh masyarakat pendatang maupun perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah.
   
Hilangnya kawasan hutan itu menyebabkan Laman jatuh sakit karena hutan adat tersebut selama ini dipertahankannya. Masyarakat Talang Mamak hidup bergantung dari hasil hutan tersebut. "Pak Laman sangat kecewa menghadapi kenyataan bahwa kawasan hutan yang dijaganya itu kini telah gundul. Dia tak dapat berbuat apa-apa meskipun telah membawa kasus tersebut ke pemerintah tapi tidak ada tanggapan," ujar Ameng, salah seorang terdekat Laman.
    
Menurut  dia, hutan adat Sungai Tinu yang luasnya 10.000 hektare lebih kini telah berubah jadi kebun sawit milik perusahaan swasta sedangkan hutan Panguanan dan Panyabungan seluas 1.800 hektare dirambah masyarakat pendatang dan kini hanya tinggal sekitar 4 hektare.  
    
Ia mengatakan, hutan adat Panguanan dan Panyabungan berada dalam satu hamparan di dua desa  yakni Desa Sungai Ekok, Kecamatan Rakit Kulim dan Desa Durian Cacar, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.
    
Bagian hutan adat itu di desa tetangga habis dijualbelikan oleh oknum desa dan sisa hutan empat hektare masih dipertahankan Laman bahkan ia menunggui kawasan tersebut dengan membuat pondok. "Ia bangun sendiri pondok dan menunggu hutan yang tersisa itu, bahkan ia tinggal di kawasan hutan itu," ujar Ameng.
    
Dia mengatakan, akibat sangat risau dengan kondisi hutan tersebut berdampak pula terhadap kondisi Laman yang telah berusia hampir 80 tahun. "Sampai manalah kemampuan Pak Laman memperjuangkannya. Suaranya tidak didengar pemerintah  dan itu sebabnya ia ingin mengembalikan penghargaan yang telah diperolehnya dari pemerintah," ungkap Ameng.
   
Patih Laman dikenal sebagai pemimpin masyarakat Talang Mamak. Perjuangannya mempertahankan hutan di lingkungan tempat tinggal Talang Mamak tidak hanya memberikannya penghargaan Kalpataru dari pemerintah RI tetapi juga badan konservasi internasional melalui penghargaan  WWF International Award for Conservation Merit 1999.                            

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X