Kalpataru, Kembalikan Saja!

Kompas.com - 27/11/2009, 23:32 WIB
Editorprimus

PEKANBARU, KOMPAS.com - Patih Laman, tokoh masyarakat suku asli Talang Mamak, penerima Kalpataru pada 2003 berniat mengembalikan penghargaan lingkungan hidup itu. Pasalnya, dia kecewa hutan adat yang telah dijaganya ditebang habis dan tidak ada kepedulian pemerintah mempertahankannya.
   
"Kawasan hutan itu telah diperjualbelikan. Mengadu ke camat dan Dinas Kehutanan tidak ada tanggapan. Saya ingin ke Jakarta untuk  mengembalikan Kalpataru," ujar Laman di Rengat, Jumat (27/11).
   
Pada 5 Juni 2003 Laman memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah sebagai Perintis Lingkungan karena dinilai gigih menjaga penyelamatan hutan adat Talang Mamak yakni hutan  Panguanan dan Panyabungan  dan hutan Sungai Tunu seluas hampir 20.000 hektare.
   
Kawasan hutan yang dipertahankan Laman dari penjarahan dan jual beli ke perusahaan itu kini telah berupa hamparan tanah kosong, karena kawasan hutan tersebut telah ditebang habis baik oleh masyarakat pendatang maupun perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah.
   
Hilangnya kawasan hutan itu menyebabkan Laman jatuh sakit karena hutan adat tersebut selama ini dipertahankannya. Masyarakat Talang Mamak hidup bergantung dari hasil hutan tersebut. "Pak Laman sangat kecewa menghadapi kenyataan bahwa kawasan hutan yang dijaganya itu kini telah gundul. Dia tak dapat berbuat apa-apa meskipun telah membawa kasus tersebut ke pemerintah tapi tidak ada tanggapan," ujar Ameng, salah seorang terdekat Laman.
    
Menurut  dia, hutan adat Sungai Tinu yang luasnya 10.000 hektare lebih kini telah berubah jadi kebun sawit milik perusahaan swasta sedangkan hutan Panguanan dan Panyabungan seluas 1.800 hektare dirambah masyarakat pendatang dan kini hanya tinggal sekitar 4 hektare.  
    
Ia mengatakan, hutan adat Panguanan dan Panyabungan berada dalam satu hamparan di dua desa  yakni Desa Sungai Ekok, Kecamatan Rakit Kulim dan Desa Durian Cacar, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.
    
Bagian hutan adat itu di desa tetangga habis dijualbelikan oleh oknum desa dan sisa hutan empat hektare masih dipertahankan Laman bahkan ia menunggui kawasan tersebut dengan membuat pondok. "Ia bangun sendiri pondok dan menunggu hutan yang tersisa itu, bahkan ia tinggal di kawasan hutan itu," ujar Ameng.
    
Dia mengatakan, akibat sangat risau dengan kondisi hutan tersebut berdampak pula terhadap kondisi Laman yang telah berusia hampir 80 tahun. "Sampai manalah kemampuan Pak Laman memperjuangkannya. Suaranya tidak didengar pemerintah  dan itu sebabnya ia ingin mengembalikan penghargaan yang telah diperolehnya dari pemerintah," ungkap Ameng.
   
Patih Laman dikenal sebagai pemimpin masyarakat Talang Mamak. Perjuangannya mempertahankan hutan di lingkungan tempat tinggal Talang Mamak tidak hanya memberikannya penghargaan Kalpataru dari pemerintah RI tetapi juga badan konservasi internasional melalui penghargaan  WWF International Award for Conservation Merit 1999.                            

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X