Effendi Gazali, Partai Demokrat, dan Ronaldo

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah fraksi Partai Demokrat yang mendadak mendukung usulan penggunaan hak angket atas kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun membuat sejumlah pihak bertanya-tanya. Terlebih kemarin, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, fraksi Partai Demokrat tertarik menjadi ketua pansus hak angket tersebut.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali mengatakan, secara logika komunikasi politik, wajar jika publik bertanya-tanya mengenai masuknya fraksi terbesar di Parlemen ke dalam barisan pro hak angket. "Jangan-jangan ada musang berbulu domba," ujarnya, Kamis (26/11) di depan Ruang Wartawan DPR RI.

Niat fraksi Demokrat untuk menjadi pemimpin dalam pansus tersebut pun dinilai menyalahi etika politik. Effendi, yang juga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (KOMPAK) ini pun memberikan analogi sederhana. "Misalkan, Anda ingin bergabung dengan sebuah tim sepakbola. Anda yang tiba-tiba datang, tidak bisa mengatakan, 'Saya ingin bergabung dan minta jadi kapten'. Itu tidak mungkin," jelasnya dalam audiensi KOMPAK dengan pimpinan DPR dan inisiator hak angket.

Effendi melanjutkan, "Ronaldo saja, pemain sepakbola termahal di dunia yang baru saja bergabung dengan (klub sepakbola) Real Madrid, tidak bisa langsung memilih mendapatkan ban kapten. Ini logika." Analogi Effendi ini langsung mendapat sambutan meriah dari para inisiator dan aktivis KOMPAK.

"Ya, kita tidak ingin kejam untuk meminta jadi anak gawang. Ya, mungkin pemain pengganti dulu," tambahnya. Lagi-lagi, pernyataan Effendi mendapat sambutan meriah.

Sebagai akademisi, Effendi pun menantang fraksi Partai Demokrat jika memiliki teori yang mematahkan pernyataannya, bahwa niat fraksi pimpinan Anas Urbaningrum ini melanggar etika politik. "Saya bermaksud menantang. Anda boleh pakai buku apa pun, karangan profesor siapa pun, dari kampus mana pun. Bahwa ketika pihak-pihak pengusung hak angket sudah mulai dikooptasikan oleh mereka yang datang terakhir dengan kesadaran mendadak, itu pelanggaran etika politik," tandasnya.