Muncul, Pendukung Polri

Sekitar seribu orang warga Lampung yang menyatakan diri dari Angkatan Muda Indonesia Bersatu dan Gerakan Masyarakat Bersatu menggelar unjuk rasa damai di Tugu Gajah, Bandar Lampung. Mereka mendukung polisi untuk terus menuntaskan kasus pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Feri Antonius, Ketua Angkatan Muda Indonesia Bersatu, mengatakan, unjuk rasa damai itu merupakan tindakan untuk menyikapi dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu masyarakat sudah dibuat bingung dengan adanya kasus antara beberapa oknum KPK dan Polri yang telah menimbulkan polemik.

Untuk menjaga aksi tersebut, Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung mengerahkan mobil water canon, mobil armoured personnel carrier, serta puluhan personel dari Satuan Lalu Lintas dan Samapta.

Seperti di Lampung, ratusan orang yang tergabung dalam dua lembaga swadaya masyarakat di Sumatera Utara, yakni Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara (FMPH-SU) dan Keluarga Besar Sopir dan Pemilik Sumut, juga berunjuk rasa menolak rekomendasi Tim Delapan.

Kantor berita Antara melaporkan, dalam aksinya, para pengunjuk rasa menutup Jalan Gatot Subroto, Medan, atau kawasan Bundaran Majestik.

Koordinator FMPH-SU Madya Putra mengatakan, aksi melempar tomat dan membakar ban dengan membentuk angka delapan tersebut sebagai bentuk penolakan mereka terhadap rekomendasi yang diberikan Tim Delapan.

”Mereka (Tim Delapan) hanya sebuah tim, bukan penyidik dan penyelidik, sehingga tidak harus memutuskan. Sikap tegas kami adalah menolak rekomendasi Tim Delapan tersebut,” kata Madya.

Di Jakarta, ratusan orang dari beberapa elemen menggelar unjuk rasa dari Bundaran Hotel Indonesia hingga ke depan Istana Negara. Komite Pemuda Nusantara, misalnya, menolak hasil rekomendasi Tim Delapan yang mereka anggap tidak obyektif dan tidak netral.

Laskar Empati Pembela Bangsa dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia mendesak Presiden untuk menegakkan supremasi hukum. Mereka juga meminta rekomendasi Tim Delapan agar tidak dijadikan acuan oleh Presiden dalam menyelesaikan perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung karena rekomendasi itu mereka anggap intervensi hukum.

Membenturkan masyarakat