Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akan Pimpin Pengentasan Rakyat Miskin secara Nasional

Kompas.com - 06/11/2009, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menugaskan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin program pengentasan rakyat miskin yang lima tahun mendatang harus turun dari 14 persen menjadi 8-10 persen. Pengentasan rakyat miskin akan dilakukan Wapres melalui sebuah badan yang disebut Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Demikian disampaikan Wapres Boediono saat memberikan keterangan pers seusai shalat Jumat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/11). Ini adalah keterangan pers pertama Boediono seusai dilantik menjadi Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu. Ia didampingi Staf Khusus Bidang Media Masa Yopie Hidayat dan Sekretaris Wapres Tursandi Alwi.

“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun saja. Akan tetapi, harus berkesinambungan. Terkait dengan pengentasan rakyat miskin, akan dilakukan revitalisasi bagian penanggulangan kemiskinan yang akan dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden,” ujar Boediono.

Menurut Wakil Presiden, penanggulangan kemiskinan sebelumnya dikoordinasikan oleh Menko Kesra. Namun, Presiden SBY menginginkan pengentasan rakyat miskin dikendalikan langsung Wakil Presiden. Untuk menjalankan program pengentasan rakyat miskin, pemerintah melakukan sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. 

“Di bidang sosial, pemerintah akan menerapkan sistem bantuan sosial dengan bentuk persyaratan. Jadi, bukan lagi tunai (seperti BLT). Program ini khusus untuk keluarga miskin,” ungkap Boediono.

Ia mengatakan, saat ini jumlah orang miskin sedang dikalkulasi. Yang juga sedang dilihat adalah jumlah dan macam kebutuhan, cara penanganan, dan kebutuhan terhadap makanan bergizi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com