Maskapai Melakukan Kartel?

Kompas.com - 05/11/2009, 08:02 WIB
EditorEdj

Oleh HARYO DAMARDONO

KOMPAS.com - Enam dari 12 maskapai telah menjalani pemeriksaan pendahuluan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemeriksaan itu untuk menguji bukti awal dugaan kesepakatan dari maskapai-maskapai dalam mempertahankan biaya tambahan bahan bakar. Kesepakatan itu menyebabkan harga tiket naik.

Inti persoalan adalah tidak transparansinya biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Tak banyak orang yang mengetahui selisih harga avtur dalam komponen tarif dengan harga avtur terkini. Benarkah harga avtur masih tinggi sehingga tiket dijual di atas tarif batas atas?

Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 9 Tahun 2002 tentang tarif angkutan udara berjadwal kelas ekonomi. Hal itu misalnya tarif batas atas Jakarta-Yogyakarta Rp 560.000, tetapi saat liburan, maskapai menjual tiket hingga Rp 850.000. Kenaikan itu karena ada tambahan fuel surcharge. Dalam hal ini, konsumen dirugikan.

Tidak hanya di Tanah Air, konsumen di luar negeri pun mengeluhkan fuel surcharge. Di situs ”Budget Travel”, Agustus 2009, David Rowell mengkritik British Airways. Sebab, frequent flyer miles-nya ditukar tiket gratis, tetapi realitasnya tidak gratis karena ada fuel surcharge senilai 418 dollar Amerika Serikat. ”Itu profit surcharge!” kata Rowell dengan geram.

Di Amerika, gugatan perwakilan kelas atau class action dilayangkan ke Virgin Atlantic Airways dan British Airways atas dugaan kolusi nilai fuel surcharge pada Agustus 2004-Maret 2006. Wakil kelas, yakni para penggugat, yakin kolusi itu melambungkan harga tiket.

Alhasil, International Air Transportation Surcharge Antitrust Litigation (US District Court for the Northern Court of California) memutuskan agar dua maskapai itu mengembalikan sepertiga dari fuel surcharge yang dibayar penumpang.  Nilainya 7-34 dollar AS untuk penumpang di AS dan 4-20 poundsterling untuk penumpang di Inggris.

Kartel dan kolusi jelas ilegal di AS, di bawah Sherman Antitrust Act 1890, Clayton Antitrust Act 1914, dan Federal Trade Commission Act 1914.

Namun, Bijan Vasigh, Tom Tacker, dan Ken Fleming dalam buku Introduction to Air Transport Economics (2008) menegaskan, harga tiket dua maskapai yang berfluktuasi konstan bukan (selalu) karena kartel atau kolusi.

Prasangka negatif

”Dari mana tudingan kartel fuel surcharge itu? Apa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya bukti? Jangan berpikir ada kartel. Sebaliknya kini, maskapai sikut-sikutan agar tetap terbang,” kata juru bicara Sriwijaya Air, Ruth Hanna Simatupang.

Namun, Direktur Komunikasi KPPU Ahmad Junaedi bersikeras ada bukti awal yang kuat soal kartel fuel surcharge. Kartel atau tidaknya baru diketahui dari serangkaian pemeriksaan pendahuluan berakhir dan pemeriksaan lanjutan oleh KPPU.  ”Sangat penting bagi maskapai untuk datang ke KPPU. Ini kesempatan memastikan posisi hukum. Kedatangan maskapai juga supaya persoalan menjadi jelas,” kata Ahmad Juanedi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X