Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2.000 Kuota Haji Tambahan Tidak Digunakan

Kompas.com - 04/11/2009, 05:50 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Sebanyak 2.000 kuota haji tambahan tidak digunakan karena waktu yang terbatas. Indonesia mendapat tambahan kuota 3.000 dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, hanya 1.000-an kuota yang terpakai karena pemberian kuota yang mendadak.

Padahal, banyak jemaah haji yang masuk daftar tunggu. ”Dari segi waktu tidak mencukupi untuk memenuhi syarat administratif sehingga 2.000-an kuota tambahan hangus,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali seusai membuka 9th Annual Conference on Islamic Studies yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Senin (2/11) malam.

Dari Jawa Tengah dilaporkan, enam anggota jemaah haji dari Jawa Tengah batal berangkat karena tidak bersedia divaksinasi meningitis. Mereka adalah dua orang dari Jepara dan empat orang dari Boyolali.

Jemaah dari Boyolali membatalkan keberangkatan saat masih di daerah asal, sedangkan jemaah dari Jepara membatalkan keberangkatan setelah memasuki asrama haji. Ongkos haji akan dikembalikan kepada mereka yang batal berangkat.

”Kami sudah memberikan kesempatan untuk pikir-pikir. Meski fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan vaksin meningitis halal, mereka tetap punya pandangan lain. Mereka tanpa paksaan kemudian menulis surat pernyataan membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci,” kata Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolah Data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Adisumarmo Akhmad Su’aidy.

”Barcode”

Jemaah haji khusus atau dikenal dengan ONH plus akan mulai diberangkatkan hari Rabu ini. Namun, baru 20 dari 120 perusahaan penyelenggara haji khusus yang memperoleh barcode, semacam tanda bukti kontrak hotel, transportasi, dan katering. Demikian penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama A Ghofur Djawahir, Selasa.

Barcode itu sangat penting karena sebagai bukti dan menjadi syarat penerbitan visa untuk jemaah haji. Pemerintah Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa untuk jemaah haji sebelum perusahaan memperoleh barcode. (EKI/NTA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com