Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Muda PPP Jateng Usul Lambang Kabah Diganti

Kompas.com - 29/10/2009, 17:57 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Eksistensi masa depan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke depan, dinilai politisi muda partai berlambang Kabah di Jawa Tengah, semakin terancam. Oleh karena itu, perlu dilakukan reposisi lambang Kabah sebagai gambar PPP dan kalau perlu diganti gambar bumi atau gambar bintang.

Permintaan merubah gambar Kabah itu disampaikan politisi muda asal Rembang, Jawa Tengah, H Abdul Azis, Kamis (29/10) di Semarang. Sebagai juru bicara pengurus cabang PPP di Jateng seperti Rembang, Kebumen, Semarang, Pekalongan dan Magelang, Abdul Azis menilai, usulan itu wajar dan secepatnya akan disampaikan melalui surat resmi ke ke DPP PPP.

"Politisi muda di PPP sangat menghargai dan menghormati PPP menggunakan lambang Kabah. Sebagai rumah suci, Kabah disadari akhirnya terlalu suci sebagai lambang partai politik yang tujuannya lebih banyak untuk kepentingan duniawi semata," kata Abdul Azis yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang.

Politisi muda PPP lainnya, Masruhan Samsurie menambahkan, maraknya kasus perbuatan tercela politisi, termasuk politisi PPP juga bertahannya indeks prestasi DPR sebagai lembaga terkorup di negeri telah mempertajam argumentasi reposisi lambang Kabah sebagai asas PPP. Dampaknya, penurunan perolehan suara PPP sangat siginifikan dengan meningkatnya perbuatan tercela para politisi.

Masruhan mengungkapkan, secara nasional perolehan suara PPP pada pemilu legislatif 2009 melorot di urutan enam. PPP hanya marup 5,5 juta suara menempatkan 39 kursi di DPR. Jumlah ini jauh dibanding pemilu 2004 yang mampu mempertahankan 58 kursi di DPR RI.

Di Jawa Tengah, PPP terancam jadi parpol bonsai setelah hasil pemilu 2009 hanya mendulang 926.938 suara atau meraih tujuh kursi. Jumlah ini berkurang lebih 600.000 suara dibanding pemilu 2004 yang bisa menempatkan 10 kursi di DPRD Jateng.

"Jangan ditanya soal peluang kursi di kabupaten dan kota, yang ada hanya dapat satu kursi di legislatif lokalnya," ujar Masruhan Samsurie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com