Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/10/2009, 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia Andi Widjojanto menilai, langkah kebijakan Presiden SBY yang kemungkinan besar menempatkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di posisi menhan menggantikan Juwono Sudarsono merupakan tindakan yang meniru langkah Pemerintah AS.

Pemerintahan AS menempatkan orang berlatar belakang bidang energi di posisi jabatan pemerintahan terkait pertahanan, macam Dick Cheney dan Donald Rumsfeld, yang masing-masing pernah menjabat sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan minyak raksasa AS. Hal itu disampaikan Andi, Senin (19/10), saat dihubungi Kompas.

Seperti diwartakan, Purnomo diundang Presiden Yudhoyono ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kepada wartawan seusai pertemuan, Purnomo mengatakan dirinya diajak bicara seputar isu pertahanan dan TNI. Dari data Kompas, Purnomo berpengalaman menjadi presiden OPEC untuk Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai menteri ESDM di tiga pemerintahan sejak tahun 2000-2009. Dia juga pernah menjabat wakil gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1998-2000.

Menurut Andi, Baik Cheney maupun Rumsfeld sama-sama berlatar belakang perusahaan minyak besar di AS. "Saya melihat kemungkinan hal itu ditiru supaya Pak Purnomo bisa 'menularkan' kemampuan manajerialnya selama ini ke tubuh TNI," ujar Andi.

Seperti diketahui, Cheney, mantan Wakil Presiden AS di masa pemerintahan Presiden George W Bush, pernah menjabat chief of executive officer (CEO) perusahaan minyak raksasa AS, Halliburton. Adapun Rumsfeld, mantan Menhan AS, juga pernah bekerja di perusahaan minyak AS, Occidental.

Andi menilai, penunjukan Purnomo yang punya latar belakang pengalaman panjang, khususnya di bidang manajerial dan salah satunya dalam menangani perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, dapat menularkan kemampuannya itu untuk merombak dan memperbaiki kemampuan manajerial TNI. Isu perombakan kemampuan manajerial itulah yang selama lima tahun masa jabatan Menhan sebelumnya, Juwono Sudarsono, relatif masih belum tersentuh. "Pejabat sebelumnya memang berhasil menelorkan kebijakan terkait doktrin dan Buku Putih Pertahanan. Namun, secara organisasi kan masih sama," ujar Andi.

Hal itu terlihat dari sulitnya upaya perombakan dan perbaikan mekanisme pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang disebut-sebut masih sangat dipengaruhi dorongan atau pengaruh pihak luar, macam perantara senjata, daripada kebutuhan riil TNI. Andi melansir persoalan seputar pengadaan alutsista TNI dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah memanfaatkan tawaran pinjaman negara Rusia sebesar 1 miliar dollar AS untuk pengadaan senjata, beberapa waktu lalu. Prosesnya mandek menyusul keinginan Rusia agar pengadaan itu dijamin bank di Rusia.

Menurut Andi, beberapa jenis persenjataan, macam kapal perang jenis korvet milik TNI Angkatan Laut dan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, yang datang beberapa waktu belakangan ini, berasal dari warisan proses pengadaan atau pembelian pemerintahan sebelum Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com