Profil Singkat Calon Menteri (7)

Kompas.com - 19/10/2009, 10:47 WIB
EditorAbi

Mari Elka Pangestu, PhD

Wanita kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1955, itu merupakan wanita Tionghoa-Indonesia pertama yang memegang jabatan sebagai menteri di Indonesia sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009).
    
Mari Pangestu memperoleh gelar Bachelor dan Master of Economics dari the Australian National University, serta gelar PhD (Doktor) dalam bidang Perdagangan Internasional, Keuangan, dan Ekonomi Moneter dari Universitas California, Davis, pada tahun 1986.
    
Sebelum menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Mari Pangestu telah lama aktif dalam berbagai forum perdagangan seperti PECC dan ia adalah salah seorang peneliti ekonomi terpandang di Indonesia. Mari Pangestu diperkirakan akan kembali menempati posisi sebagai Menteri Perdagangan dalam kabinet mendatang.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Nasional
Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Nasional
Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Nasional
Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Nasional
ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

Nasional
Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Nasional
Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Nasional
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X