Ayat Tembakau Hilang, Depkes Juga Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ,Departemen Kesehatan dinilai juga ikut bertanggung jawab atas penghilangan Penghilangan ayat (2) dalam pasal 113 Undang-undang tentang kesehatan yang berisi penjelasan tembakau. Depkes dianggap mengetahui rencana penghilangan ayat tersebut.

"Dari statemen pak Hakim Sorimuda Pohan (Anggota komisi IX DPR RI 2004-2009) mengatakan Depkes menyetujui pengembalian ayat yang dihilangkan. Itu berarti mereka juga setuju waktu dihilangkan," ujar Kartono Muhammad, Pengamat Kesehatan , di Jakarta (16/10).

Setelah disahkan, kata dia, DPR memberikan salinan UU kepada Departemen terkait untuk dilakukan pemeriksaan secara redaksional. Pada kesempatan itulah Depkes mempunyai kesempatan untuk menyetujui penghilangan ayat (2).

Dikatakannya, pimpinan di Departemen Kesehatanlah yang paling bertanggung jawab, pasalnya semua tindakan bawahan pasti berdasarkan persetujuan pimpinan.

Sementara itu, Tulus Abadi, anggota pengurus dewan harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) mengatakan hal serupa. Depkes harus bertanggung jawab penghilangan definisi tembakau dalam UU kesehatan tersebut. "Kalau Depkes mengatakan menyetujui untuk dikembalikan, berarti Depkes juga mengetahu saat ayat itu dibuang," kata dia.

Menurut Tulus, semua pimpinan Depkes, termasuk Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam diperiksa dalam permasalahan ini. Semua tindakan pegawai pasti sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan. "Tidak akan berani kalau tidak ada support," ucapmya.

Seperti yang diketahui, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 September 2009 mensahkan pasal 113 UU tentang Kesehatan berisi 3 ayat. Namun saat Undang-undang tersebut dikirim ke presiden untuk ditandatangani, pasal tersebut hanya berisi dua ayat. Ayat (2) yang ikut disahkan dalam paripurna telah dihapus. Alasan penghapusan tersebut karena ketergesa-gesaan dan tidak cermat. Penghapusan pasal tersebut tidak diikuti dengan Penjelasan pasal per pasal. Akibatnya UU tentang kesehatan yang dikirim ke presiden yang pasal 113 yang sudah berisi 2 ayat ternyata masih tetap mememiliki 3 ayat penjelasan.