Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM: Stop Pemiskinan

Kompas.com - 16/10/2009, 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah proses pemilihan kabinet baru periode 2009-2014, Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan konsorsium 27 organisasi lintas agama, mendesak pemerintah untuk memperhatikan soal kemiskinan. "Permintaan untuk para pemimpin sederhana saja, yaitu stop pemiskinan," kata Titik Hartini, Direktur Eksekutif PPKM dalam dialog lintar agama dengan tema kepedulian dan kebersamaan umat beragama dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, pendidikan dan kesehatan di kantor PP Muhamadiyah Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut Titik, melalui dialog ini anggota konsorsium ingin membangun dan memantapkan komitmen bersama untuk memecahkan persoalan kemiskinan yang terkait juga dengan pendidikan dan kesehatan. "Ini adalah hak-hak dasar rakyat yang harus menjadi komitnem bersama. Lalu akan ada pernyataan bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Titik menekankan bahwa apa yang akan dihasilkan dalam dialog ini akan menjadi bahan untuk mendesak pemerintah. Karena tantangan kabinet ke depan cukup berat. "Tahun 2015 target MDG 188 negara anggota PBB termasuk Indonesia mengentaskan separoh masyarakat dari garis kemiskinan," tuturnya.

Target ini, tambahnya, memang sulit. Namun tidaklah mustahil jika ada komitmen kuat dari pemerintahan baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Salah satu soalnya, masih adanya timpang tindih kebijakan mikro dan makro. Di tingkat mikro ada PNPM tapi di tingkat makro kita masih ngutang. Ini tumpang tindih," papar Titik.

Dialog dihadiri beberapa narasumber, yakni Trihadi Saptoadi Direktur World Vision Indonesia, Sudibyo Markus dari PP Mamuhamdiyah, Felix Gunawan Ketua Perdhaki asosiasi rumah sakit Katolik dan Sigit Wijayanta Ketua Yakum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com