Kartel "Fuel Surchage", Dephub Akan Ubah Penarifan Pesawat

Kompas.com - 09/10/2009, 15:31 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membuat kebijakan baru terkait dengan dugaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di mana ada indikasi terjadi kartel penerapan fuel surcharge oleh 13 maskapai penerbangan nasional.  "Ya, kita akan ikuti apa yang ditentukan oleh KPPU dengan melakukan evaluasi tarif. Nantinya akan ada penetapan tarif pesawat yang baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Hery Bakti  Singayudha Gumay di Jakarta, Jumat (9/10).

Dengan rencana penetapan tarif tersebut, maka pola penarifan yang dilakukan  berdasar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002 tentang tarif  penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam kelas ekonomi kemungkinan  akan direvisi.

Fuel surcharge atau biaya selisih kenaikan harga avtur yang saat ini masih  terpisah dengan komponen tarif nantinya akan dimasukkan dalam komponen tarif sehingga tidak ada lagi fuel surcharge.

Maskapai yang telah  menerapkan hal ini adalah Citilink dan AirAsia. Nantinya tarif akan turun naik menyesuaikan harga avtur juga. Penarifan yang baru nantinya akan disesuaikan dengan jenis pesawat yang dioperasikan karena ada pesawat yang boros bahan bakar dan tidak. Pemerintah akan menetapkan tarif dasar batas atasnya.

"Kami akan mengundang maskapai-maskapai dulu untuk meminta pendapat dari  mereka. Kami juga akan meminta pertimbangan dari KPPU agar kebijakan yang kami buat tidak bertentangan dengan aturan," tandasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X