Kartel "Fuel Surchage", Dephub Akan Ubah Penarifan Pesawat

Kompas.com - 09/10/2009, 15:31 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membuat kebijakan baru terkait dengan dugaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di mana ada indikasi terjadi kartel penerapan fuel surcharge oleh 13 maskapai penerbangan nasional.  "Ya, kita akan ikuti apa yang ditentukan oleh KPPU dengan melakukan evaluasi tarif. Nantinya akan ada penetapan tarif pesawat yang baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Hery Bakti  Singayudha Gumay di Jakarta, Jumat (9/10).

Dengan rencana penetapan tarif tersebut, maka pola penarifan yang dilakukan  berdasar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002 tentang tarif  penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam kelas ekonomi kemungkinan  akan direvisi.

Fuel surcharge atau biaya selisih kenaikan harga avtur yang saat ini masih  terpisah dengan komponen tarif nantinya akan dimasukkan dalam komponen tarif sehingga tidak ada lagi fuel surcharge.

Maskapai yang telah  menerapkan hal ini adalah Citilink dan AirAsia. Nantinya tarif akan turun naik menyesuaikan harga avtur juga. Penarifan yang baru nantinya akan disesuaikan dengan jenis pesawat yang dioperasikan karena ada pesawat yang boros bahan bakar dan tidak. Pemerintah akan menetapkan tarif dasar batas atasnya.

"Kami akan mengundang maskapai-maskapai dulu untuk meminta pendapat dari  mereka. Kami juga akan meminta pertimbangan dari KPPU agar kebijakan yang kami buat tidak bertentangan dengan aturan," tandasnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X