Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Tuntaskan Reformasi Internal TNI

Kompas.com - 05/10/2009, 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada TNI agar melanjutkan dan menuntaskan seluruh agenda reformasi internal termasuk pengakhiran bisnis TNI yang telah menjadi amanah undang-undang.

"Hal ini agar TNI berkonsentrasi pada tugas pokok. Bidang usaha TNI selama ini akan diatur pemerintah dalam waktu dekat lewat Peraturan Presiden," ucap Presiden saat pidato memperingati HUT TNI ke 64 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10).

Presiden mengatakan, untuk mewujudkan TNI yang kredibel, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk TNI tahun 2010 sebesar 30 persen. Ke depan anggaran akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kekuatan TNI.

Anggaran yang besar tersebut, papar Presiden, dapat digunakan untuk moderenisasi persenjataan, pembangunan kekuatan, pemeliharaan dan operasionalisasi alutsista, peningkatan mutu pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan TNI.

"Pemerintah akan merevitalisasi industri stategis dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Itu untuk kemandirian pengadaan persenjataan dan perlengkapan militer sehingga ke depan mampu penuhi alutsista tanpa tergantung negara lain. Selain itu untuk mendayagunakan investasi teknologi," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengucapkan terimakasih kepada TNI yang telah menunjukkan netralitas dalam politik, terbukti dalam pileg dan pilpres lalu. Selain itu, TNI juga ikut mengamankan pemilu. "Saya ucapkan terima kasih kepada TNI atas netralitas dan pengamanan pemilu. Kita bersyukur pemilu tertib, aman, lancar, dan demokratis," ucap Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com