Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Kementerian Penanggulangan Bencana Alam

Kompas.com - 04/10/2009, 17:53 WIB

BANYUMAS, KOMPAS.com - Dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang kerap terjadi di Indonesia, sebaiknya pemerintahan yang baru membentuk kementerian penanggulangan bencana alam. Kementerian itu nantinya tak hanya tanggap terhadap mobilisasi bantuan kepada korban bencana alam tetapi juga merancang antisipasi bencana gempa, seperti merancang arsitektur tata kota yang dapat meminimalkan korban bencana gempa, termasuk merancang rumah tahan gempa.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sujatmiko di sela-sela kegiatannya mendeklarasikan Rumah Aspirasi Budiman Sujatmiko di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (4/10). "Saya berharap dalam penyusunan kabinet besok, pemerintahan yang baru dapat membentuk kementrian yang khusus mengurus masalah bencana," katanya.

Dengan bencana gempa yang terjadi belakangan ini, kata Budiman, Indonesia tak ubahnya dengan Jepang. Oleh karena itu perlu bagi pemerintah Indonesia untuk belajar antisipasi dan penanggulangan bencana gempa pada Jepang.

Menurutnya, Jepang tak hanya menanggulangi bencana gempa pada saat kejadian, tetapi juga mengantisipasinya dengan merancang tata kota yang dapat meminimalkan korban bencana gempa. Pemerintah di negara itu telah menjalankan penelitian gedung-gedung tinggi yang tahan gempa.

"Makanya, kenapa kita tidak memikirkan kementriaan bencana untuk membicarakan soal perumahan dan gedung yang memenuhi standar tertentu yang bisa tahan gempa," jelas Budiman.

Ide kementerian penanggulan bencana itu, lanjut Budiman, akan diusulkan dalam rapat fraksi PDI Perjuangan. "Ide ini akan saya bagi dengan teman-teman yang menangani masalah bencana," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com