Gempa Sumatera, Pemerintah Tidak Belajar dari Pengalaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski telah sering ditimpa bencana alam, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman tersebut. Penanganan korban-korban bencana alam tetap saja tidak maksimal dan menyeluruh.

"Apa yang dilakukan masih jauh dari harapan. Belum belajar dari gempa terdahulu tentang prosedur. Tiap gempa ada karakteristik, gempa di Padang seperti gempa di Jakarta. Pemerintah tidak siap menangani korban," ujar relawan bencana, Farid Faqih, dalam diskusi Polemik Penanganan Gempa di Jakarta, Sabtu (3/10).

Banyaknya korban, kata dia, karena pemerintah tidak mempunyai SOP penanganan bencana. Selain itu, Indonesia juga tidak mempunyai gergaji beton ataupun alat-alat berat lain untuk mengangkat bangunan-bangunan yang roboh. Padahal, jika bangunan tersebut cepat dibereskan, akan banyak jiwa yang dapat diselamatkan.

Ia juga menyayangkan, proses evakuasi korban masih menggunakan anjing pelacak yang berasal dari luar negeri. Seharusnya pihak kepolisian dapat melatih sendiri anjing pelacak yang dimilikinya. Dengan begitu, mereka dapat segera mengetahui tempat korban yang belum ditemukan.

Ia melanjutkan, pemerintah juga belum membuat pemetaan daerah rawan bencana. Hal tersebut membuat penanganan bencana menjadi tidak maksimal karena tidak ada persiapan penanggulangan bencana. "Semuanya baru dilakukan saat bencana telah datang. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau Jakarta yang dilanda gempa," ucapnya.

Hal tersebut, kata dia, tidak dapat dibiarkan lebih lanjut. Pemerintah harus segera membuat undang-undang dan keppres dalam penanganan bencana. Dengan begitu ketika terjadi bencana, semua bantuan telah siap dan korban dapat segera mendapat pertolongan. "Kalau sudah ada undang-undang dan keppres, presiden dan wakil presiden tidak perlu lagi mengadakan rapat koordinasi. Bantuan dapat segera diberikan dan tidak asal," ucapnya.