Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Legendaris? SBY Harus Selamatkan KPK!

Kompas.com - 18/09/2009, 11:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus yang tengah membelit para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan membenamkan upaya menyelamatkan lembaga antikorupsi tersebut. Pengamat hukum Irman Putra Sidin mengatakan, harus dibedakan antara menyelamatkan individu dan menyelamatkan lembaga. Menurutnya, untuk menyelamatkan KPK yang hanya dipimpin dua orang pimpinan, diperlukan langkah strategis dari pemegang otoritas kekuasaan tertinggi yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY kan punya cita-cita menjadi pemimpin legendaris, kalau dia mau legendaris, selamatkan KPK! Kalau KPK mati 'di tangannya', yang terjadi justru sebaliknya," kata Irman kepada Kompas.com, Jumat (18/9).

Langkah penyelamatan yang bisa dilakukan SBY adalah segera mengambil tindakan untuk mengisi formasi pemimpin KPK yang berjumlah 5 orang. Ia tak sepakat dengan adanya kekhawatiran bahwa SBY akan meletakkan orang-orang yang justru akan menjadi "kaki tangan"-nya di lembaga independen tersebut.

"Itu pemikiran yang naif. Justru kita harus mendorong SBY memilih orang-orang yang memang pantas mengisi posisi itu. Bagaimana bisa disebut kaki tangan, kalau SBY nanti memilih Bambang Widjajanto atau Teten Masduki? Justru pendapat yang mengatakan, biarkan saja tiga posisi itu kosong akan membuat KPK mati!" kata pakar hukum Universitas Andalas, Padang, ini.

Seperti diketahui, tiga orang pimpinan KPK, yaitu Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Rianto, berstatus tersangka dan tengah berurusan dengan polisi. Dikatakan Irman, Presiden sebagai atasan Polri tak bisa serta-merta lepas tangan dengan apa yang terjadi pada KPK.

"Salah kalau dikatakan dia tidak bisa ikut campur. Yang bergerak anak buahnya kok. Polri kan ada di bawah Presiden. Kecuali yang bergerak KPK, baru Presiden tidak bisa turun tangan. Harus diingatkan juga kepada polisi bahwa proses pengusutan kasus pimpinan KPK agar dilakukan obyektif, jangan ada kesan memaksakan sesuatu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com