Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Otentik Supersemar Harus Dicari

Kompas.com - 28/08/2009, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membantu negara untuk melacak dan mencari keberadaan dokumen otentik Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang sampai saat ini belum ditemukan aslinya.

"Presiden SBY minta info-info dikumpulkan dan mohon ditindaklanjuti. Kabarnya staf Setneg ada yang mempunyai info dan Presiden juga minta Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi ditindaklanjuti," kata Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng dalam jumpa pers bersama Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Djoko Utomo di Kantor Presiden, Jumat (28/8).

Sebelumnya, Djoko bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan berbagai hal terkait arsip nasional.

Menurut Andi, dalam pertemuan itu Presiden SBY meminta ANRI juga membantu mencari dokumen Supersemar dengan menanyakan kepada semua pejabat pemerintahan lama yang mengetahui keberadaan dokumen Supersemar.

Dikatakan Djoko, dalam pertemuan itu Presiden SBY sangat memberikan perhatian mengenai keberadaan Supersemar sebagai dokumen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. "Presiden memberikan perhatian karena yang asli belum ketemu, tetapi ini memang ada," kata Djoko.

Djoko mengharapkan dokumen Supersemar akan dikembalikan ke negara seperti naskah Proklamasi yang ditulis tangan tetapi tanpa tanda tangan Presiden Soekarno, yang baru dikembalikan ke negara pada 1992 dan teks Proklamasi yang diketik Sayuti Malik, yang baru diserahkan ke negara pada 1960.

Selain Supersemar, Presiden SBY juga mengharapkan ANRI bisa mendokumentasikan semua naskah-naskah penting dalam perjalanan bangsa dan negara, seperti hasil pemilu, keputusan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Djoko mengatakan, pihaknya terus berusaha mengumpulkan berkas-berkas sejarah mengenai Indonesia dan dokumen yang diberkaskan di Indonesia untuk disimpan di Indonesia, seperti surat-surat VOC.

Selain itu, juga telah bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lain seperti NU dan Muhammadiyah untuk menyimpan arsip lama mereka di ANRI.

ANRI juga telah mengumpulkan sejumlah lagu daerah untuk didokumentasikan, seperti lagu "Rasa Sayange" yang pernah diakui oleh negara Malaysia.

Presiden Yudhoyono rencananya akan meresmikan gedung biorama perjalanan bangsa di Jalan Ampera Raya 7 Jakarta pada Senin mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com