Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bahas RUU Rahasia Negara di Puncak

Kompas.com - 18/08/2009, 20:21 WIB

Menurut Dedi, proses pembahasan secara intensif kali ini diikuti juga oleh perwakilan sejumlah departemen terkait, mulai dari Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Sandi Negara.

Lebih lanjut, Dedi mengaku tidak yakin RUU Rahasia Negara akan tuntas dibahas oleh Panja dalam rapat kali ini mengingat beratnya materi yang akan dibahas sekarang.

Dia juga mempersilakan kalangan masyarakat sipil datang ikut memantau karena dia akan mengusulkan prosesnya dilakukan secara terbuka. Sementara itu, pembahasan secara konsinyering di luar kota seperti itu diakui terbilang mengejutkan, apalagi mengingat sejumlah sorotan, yang selama ini muncul dan dilontarkan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pers.

Seperti diwartakan, sejumlah pasal dalam RUU itu dinilai berisi aturan kontroversial dan dikhawatirkan kontra-produktif dengan berbagai agenda reformasi macam upaya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan kebebasan pers.

"Sekarang kami hanya bisa tinggal berharap, Komisi I tidak terlalu berkompromi dan menurut kemauan pemerintah dalam proses pembahasannya, terutama terkait pasal-pasal krusial, yang selama ini menjadi kontroversi," ujar Agus Sudibyo dari Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET).

Dia juga mengaku kecewa, biasanya sejumlah rekan di Komisi I paling tidak mengabari perkembangan proses pembahasan RUU seperti sekarang. Dia juga mengaku kecewa, bagaimana bisa, proses pembahasan dipaksakan digelar di luar kota karena hal itu relatif mempersulit masyarakat untuk ikut memantau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com