Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tommy Soeharto Calonkan Diri Jadi Ketua Umum Golkar

Kompas.com - 18/08/2009, 12:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Putra almarhum mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, akan kembali masuk dunia politik dengan meramaikan bursa Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekanbaru (Riau), 4-7 Oktober 2009.

"Sekarang saat yang tepat bagi saya untuk kembali ke politik, selain bisnis," kata Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal publik dengan nama Tommy Soeharto kepada pers di Jakarta, Selasa (18/8).

Dengan kesiapan Tommy masuk bursa ketua umum, maka persaingan merebut kursi kepemimpinan di Partai Golkar akan lebih sengit. Munas akan mengganti Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Jusuf Kalla.

Empat tokoh Golkar sudah lebih dahulu menyatakan kesiapan untuk menggantikan JK dan sudah menggalang kekuatan ke daerah, yaitu Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie, dan Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandy serta fungsionaris Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan.

Tommy menyatakan, dirinya berpeluang menjadi pimpinan Partai Golkar, apalagi selama ini tidak pernah keluar dari Golkar dan sampai saat ini masih menjadi anggota partai ini. Ia mengaku belum pernah melepas kartu keanggotaan Partai Golkar. Karena itu, sebagai kader, dia berhak mencalonkan diri sebagai ketua umum partai. "Target saya memang harus tinggi, termasuk dalam dunia politik," katanya.

Menurutnya, setelah absen selama 10 tahun dari dunia politik, maka dirinya merasa terpanggil untuk kembali lagi ke Golkar. Golkar merupakan partai yang tepat dan paling cocok dengan panggilan jiwanya.

Tanggung jawab moral

Tommy juga mengaku punya tanggung jawab moral terhadap partai yang dilahirkan dan dibesarkan oleh ayahnya ini. Apalagi Tommy pernah menjadi anggota MPR dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) tahun 1993-1998. "Sampai saat ini saya masih anggota Partai Golkar dan punya kartu tanda anggota (KTA)," katanya.

Pengusaha dan politisi kelahiran 15 Juli 1962 ini mengatakan, kesiapannya menjadi pimpinan Partai Golkar bukan hanya karena tidak pernah melepas keanggotaan partai, melainkan juga komunikasi yang terus-menerus dengan kalangan elite Golkar walaupun selama 10 tahun terakhir tidak terlalu aktif beraktivitas di partai.

Tommy mengungkapkan, sudah lama didekati elite Golkar untuk aktif kembali membesarkan partai. Terakhir Satuan Karya (Satkar) Ulama DKI, sayap keagamaan Partai Golkar yang dipimpin Asraf Ali mengusulkan agar Munas Golkar memilih Tommy sebagai ketua umum.

Silaturahim itu dilanjutkan dengan pendekatan oleh Ketua Partai Golkar DKI Jakarta Ade Surapriatna. Komunikasi dan lobi intensif juga sering dilakukan dan makin intensif seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan munas.

Tommy yang masih memimpin grup bisnis PT Humpuss juga mengungkapkan prihatin atas situasi dan perkembangan bangsa akhir-akhir ini yang terancam perpecahan karena berbagai faktor, termasuk campur tangan asing dalam banyak bidang.

Ketika ditanya mengenai sikapnya jika dalam perebutan kursi ketua umum di munas mengalami kegagalan, Tommy mengaku akan tetap berjuang merebut posisi tertinggi. "Kalau tidak, bisa negosiasi. Bukankah politik itu bagian dari negosiasi dan kompromi. Bisa saja saya memperkuat di barisan pengurus pusat atau DPP," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com