Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bedanya Debat Capres Indonesia dengan Amerika

Kompas.com - 07/07/2009, 12:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Debat calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah berlangsung di Indonesia masih perlu banyak belajar dengan negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat.

"Debat di Indonesia kemarin masih perlu belajar lagi," ucap Tina Talisa, presenter dan produser TV One saat diskusi "New Approaches in Political Communication Strategy in Indonesia" di kampus Pramadina Jakarta, Selasa (7/7).

Tina yang ikut dalam peliputan proses pemilu di Amerika Serikat tahun 2008 lalu yang dimenangkan oleh Barack Obama memaparkan perbedaan antara debat Indonesia dan negeri Paman Sam tersebut.

Debat capres dan cawapres di Indonesia, papar Tina, pertama kali disiarkan di televisi baru pada tahun 2004. Sementara di Amerika pertama kali disiarkan sejak tahun 1960. "Debat di Indonesia tahun 2004 belum terinstitusionalisasi. Media aja yang pintar saat itu mengajak semua kandidat untuk bertemu di suatu tempat bersama-sama," ungkapnya.

Untuk penyelenggara debat di Indonesia adalah KPU. Sementara di negeri Paman Sam tersebut mempunyai komisi khusus yang bekerja hanya untuk mengatur debat, yaitu Commission On Presidental Debates. Untuk aturan debat, di Indonesia baru diatur sejak tahun 2008, sedangkan di Amerika sudah diatur sejak 1960.

"Debat Capres di Amerika tahun lalu sudah diatur sejak November 2007, padahal debatnya bulan Agustus 2008. Durasinya, topiknya sudah diatur satu tahun sebelumnya," tegasnya.

Perbedaan lain, debat di Indonesia, untuk capres sebanyak tiga kali dan cawapres sebanyak dua kali. Sementara di Amerika, untuk capres dilakukan tiga kali debat dan cawapres satu kali debat. "Di Indonesia, lokasi debat di luar lingkungan pendidikan. Sedangkan di Amerika, keliling kampus," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com