Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim JK-Win Dorong Bawaslu Proses Iklan 'Pilpres Satu Putaran'

Kompas.com - 03/07/2009, 12:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mendorong Bawaslu untuk segera memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA terkait berbagai iklan 'Pilpres Satu Putaran'. 

Menurut Tim Advokasi JK-Wiranto Chairuman Harahap, bantahan yang dikeluarkan calon presiden SBY dalam debat capres tadi malam bahwa iklan tersebut tidak berasal dari timnya, itu menguatkan dugaan pelanggaran terkait iklan tersebut. 

Pasalnya, menurut Chairuman UU Pilpres yang mengatur soal kampanye menyatakan hanya peserta kampanye dan timnya saja yang boleh memasang iklan kampanye. "Maka kalau ini bukan dari timnas, maka sebuah kampanye yang dilakukan Denny JA ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dengan UU. KPU maupun Bawaslu harus mengambil tindakan seperlunya agar demokrasi berjalan dengan baik," tutur Chairuman dalam keterangan pers di Wisma Kodel, Jumat (3/7). 

Ia berharap Bawaslu tak patah arang di awal untuk melanjutkan dugaan pelanggaran ini, merujuk pada sejumlah pengalaman lanjutan kasus dugaan pelanggaran ke pihak penyidik yang dimentahkan. "Kalau bawaslu jawab tidak bisa, itu merupakan bagian dari demokrasi kita di mana aturan tidak bisa lagi ditegakkan. Tentu kita bertanya demokrasi seperti apa yang mau kita wujudkan?" tanya Chairuman secara retoris. 

Chairuman mengatakan pihaknya tak akan mengirimkan surat atau pernyataan apapun kepada tim sukses SBY-Boediono karena pemrosesan dugaan pelanggaran ini masih dalam ruang lingkup kewenangan KPU dan Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com