Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Seri Iklan Mega-Prabowo Ditolak Stasiun TV, Intervensi?

Kompas.com - 17/06/2009, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat dari 7 seri iklan televisi pasangan capres-cawapres PDI Perjuangan dan Gerindra, Megawati-Prabowo, ditolak sejumlah stasiun televisi untuk menayangkannya. Empat seri tersebut bertitel "Bangkrut", "Mencintai", "Harga", dan "Pekerjaan".

Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristianto, mengatakan, alasan yang diajukan adalah iklan tersebut dinilai berisi kritikan. "Memang ada iklan yang mengkritik. Tapi kritik itu juga bagian dari pendidikan politik, tapi 3 stasiun televisi menolak dengan berbagai alasan. Kami juga sadar, kalau mengkritik terlalu vulgar, rakyat tidak senang," kata Hasto di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Berikut ini adalah cuplikan salah satu iklan milik pasangan Megawati-Prabowo berjudul "Harga" yang ditolak penayangannya tersebut. Cuplikan iklan tersebut saat ini dapat disaksikan di situs video YouTube.

Hasto mengungkapkan, ada kejanggalan atas penolakan tersebut. Setelah dilakukan pembicaraan, ada pula pengakuan bahwa stasiun televisi tersebut menerima telepon yang meminta agar menolak iklan Mega-Prabowo.

"Ada yang mengakui bahwa ada telepon kepada media elektronik tersebut sehingga iklan kami yang sudah lulus sensor ditolak. Padahal sudah diorder, dan tinggal pembayaran," ungkap Hasto.

Ia mengakui, timnya menangkap indikasi intervensi dari tim kampanye pasangan tertentu terhadap pihak stasiun televisi yang bersangkutan. Mengenai apa yang akan dilakukan timnya atas hal ini, Hasto mengaku masih akan membahasnya di tim kampanye. "Tapi, itu merupakan risiko kami sebagai yang bukan incumbent," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com