Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Seri Iklan Mega-Prabowo Ditolak Stasiun TV, Intervensi?

Kompas.com - 17/06/2009, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat dari 7 seri iklan televisi pasangan capres-cawapres PDI Perjuangan dan Gerindra, Megawati-Prabowo, ditolak sejumlah stasiun televisi untuk menayangkannya. Empat seri tersebut bertitel "Bangkrut", "Mencintai", "Harga", dan "Pekerjaan".

Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristianto, mengatakan, alasan yang diajukan adalah iklan tersebut dinilai berisi kritikan. "Memang ada iklan yang mengkritik. Tapi kritik itu juga bagian dari pendidikan politik, tapi 3 stasiun televisi menolak dengan berbagai alasan. Kami juga sadar, kalau mengkritik terlalu vulgar, rakyat tidak senang," kata Hasto di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Berikut ini adalah cuplikan salah satu iklan milik pasangan Megawati-Prabowo berjudul "Harga" yang ditolak penayangannya tersebut. Cuplikan iklan tersebut saat ini dapat disaksikan di situs video YouTube.

Hasto mengungkapkan, ada kejanggalan atas penolakan tersebut. Setelah dilakukan pembicaraan, ada pula pengakuan bahwa stasiun televisi tersebut menerima telepon yang meminta agar menolak iklan Mega-Prabowo.

"Ada yang mengakui bahwa ada telepon kepada media elektronik tersebut sehingga iklan kami yang sudah lulus sensor ditolak. Padahal sudah diorder, dan tinggal pembayaran," ungkap Hasto.

Ia mengakui, timnya menangkap indikasi intervensi dari tim kampanye pasangan tertentu terhadap pihak stasiun televisi yang bersangkutan. Mengenai apa yang akan dilakukan timnya atas hal ini, Hasto mengaku masih akan membahasnya di tim kampanye. "Tapi, itu merupakan risiko kami sebagai yang bukan incumbent," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com