Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim SBY Bantah Tekan Pertamina

Kompas.com - 11/06/2009, 23:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Kepemudaan, membantah Tim SBY-Boediono menekan PT (Persero) Pertamina dan BUMN lainnya untuk pendanaan kampanye menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli mendatang.

"Kalau itu sudah dibantah Ibu Karen (Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Red) dan itu tidak benar. Jadi, tidak ada itu (menekan Pertamina dan BUMN), tidak ada, tandas Andi," saat pers mengonfirmasi pernyataan anggota DPR Alvin Lie di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (11/6).

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan sejumlah media, anggota Komisi VII Alvin Lie mengemukakan keluhan Dirut Pertamina karena adanya tekanan-tekanan terkait pendanaan untuk kampanye pilpres pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Ditanya tentang keluhan pimpinan BUMN, yang juga mengeluhkan adanya permintaan dana terselubung ke BUMN dengan sejumlah kegiatan sosial, Andi juga menyangkal. "Tidak, tidak ada itu bos," lanjut Andi.

Secara terpisah, anggota DPR Komisi XI asal Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjat Wibowo, mengatakan, pihaknya mendengar adanya keluhan dari pimpinan BUMN bahwa sekarang ini banyak permohonan dana kampanye terselubung kepada pimpinan BUMN.  

Ironisnya, proposal itu datang dari departemen maupun oknum pimpinan BUMN. Caranya, proposal tersebut dibungkus dengan sejumlah acara mulai dari sepeda bersama, bakti sosial, peringatan hari ini hari itu, papar Dradjat.

Dikatakan Dradjat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya melakukan upaya pencegahan karena praktik-praktik seperti itu sebenarnya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Jadi fans

Mengenai kehadiran Komisaris Utama Pertamina, mantan Kapolri Jenderal Purn Sutanto yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Gerakan Pendukung SBY (GPS), Andi mengatakan, "Siapa saja, apakah itu komisaris atau direksi BUMN, tidak boleh jadi tim kampanye. Kalau jadi fans, boleh saja. Kalau namanya relawan, ya lain lagi. Namanya juga relawan."

Disinggung bawah seorang relawan juga memiliki tujuan untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono, Andi menjawab lagi, "Pokoknya yang namanya relawan itu, semuanya itu, kan urusan individu masing-masing."

Soal penggunaan fasilitas BUMN, Andi menjawab bahwa para relawan ini tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas dan dana BUMN. Andi juga menegaskan bahwa presiden tidak terkait dengan isu penggunaan fasilitas dan dana BUMN. "Itu sudah dibantah oleh Dirut Pertamina," katanya.

Sementara, Juru Bicara Bidang Ekonomi JK-Win, Bambang Susatyo, meminta Dirut Pertamina untuk terus tegar dan jangan sampai mengundurkan diri akibat tekanan permintaan dana dari oknum-oknum BUMN. Termasuk dari pimpinan BUMN yang mempunyai cantolan dengan penguasa.     

"Ibu Karen harus kuat dan tegar menolak intervensi dari kekuatan politik tertentu. Ibu harus konsisten dengan tugasnya melindungi Pertamina dari pemerasan yang dilakukan tim sukses capres tertentu," ujar Bambang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com