Pengamat: Prabowo Berharap Koalisi Demokrat Pecah

JAKARTA, KOMPAS.com — Arah koalisi yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian menjelang pemilihan presiden (pilpres) memunculkan sejumlah analisis. Apalagi sejak pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto mendeklarasikan diri, Prabowo Subianto terlihat mundur dari kubu Megawati Soekarnputri sementara Demokrat mendekati PDI-P.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Drs Umar S Bakri MA, seperti dikutip Antara, Senin (11/5), menilai, Prabowo mungkin masih memasang "harga tinggi" untuk posisi capres (calon presiden) karena menunggu terjadinya perpecahan koalisi yang dibangun Partai Demokrat. Perpecahan tersebut mungkin saja terjadi jika SBY memaksakan diri memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai calon wakil presiden tanpa membahas bersama partai pendukung koalisi lainnya. 

"Jika Boediono cawapres, kemungkinan PAN dan PKS akan keluar koalisi, bisa saja terjadi walaupun sudah ada MoU antara Demokrat dan PKS. Karena MoU itu tidak ada sanksinya," katanya. Kedua partai sama-sama mengajukan calon wakil presiden meski menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk memilih.

Ia juga meyakini langkah Demokrat yang mulai mendekati kubu PDI-P dengan mengutus Hatta Radjasa sebagai mediator sebagai upaya untuk menggagalkan usaha Prabowo sebagai calon presiden. Prabowo merupakan salah satu figur yang cukup berpotensi sebagai pesaing kuat SBY jika diusung koalisi besar. 

Keputusan untuk mengambil Boediono sebagai cawapres bagi SBY akan lebih baik karena Boediono dianggap dekat dengan PDI-P. "SBY minta restu untuk mengambil cawapres Budiono yang dekat dengan PDI-P, dengan harapan, terpilihnya Boediono, maka komunikasi dengan PDI-P akan lebih cair," katanya.