Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY-JK Akhirnya (Benar-benar) Berakhir?

Kompas.com - 22/04/2009, 13:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelanjutan pasangan SBY-JK untuk kembali bersama pada pilpres Juli mendatang terkesan tarik ulur. Setelah JK menyatakan mantap sebagai capres, pasangan ini hampir dipastikan 'bercerai'. Namun, upaya rujuk dilakukan setelah hasil pemilu legislatif tak cukup menggembirakan. Komunikasi intensif dilakukan selama satu pekan terakhir.

Fungsionaris Demokrat, Ruhut Sitompul, yang juga anggota Tim 9 yang melakukan komunikasi dengan Golkar sempat mengeluarkan pernyataan bahwa hendaknya Golkar mengajukan lebih dari satu nama yang akan dijadikan alternatif pendamping SBY. Artinya, tak hanya menyodorkan JK. Pernyataan ini yang diindikasi memicu ketidaksepahaman pembahasan koalisi antardua partai. Sebab, ada sinyal kuat bahwa Golkar ingin kembali memasangkan JK dengan SBY. 

"Ruhut kan bilang, jangan owner didikte, owner dalam konteks ini capres Demokrat, yaitu SBY, yang mau handle pemerintahan. Sehingga harus diberikan pilihan," kata Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, Rabu (22/4), seusai rapat harian di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. 

Jika Demokrat menghendaki satu nama, dikatakan Syamsul, akan mengubah keputusan Rapimnas Golkar tahun 2008 lalu. "Kalau tidak ada kesepakatan, tidak mungkin kita ajukan ke Demokrat. Kita ajukan ke sana kalau pihak sana menerima. Menerima apa? Menerima kemungkinan satu nama. Kalau ingin banyak nama, harus diputuskan dalam Rapimnas karena mengubah keputusan Rapimnas 2008," jelasnya. 

Namun, penghentian pembicaraan koalisi dengan Demokrat menguatkan sinyal bahwa Golkar akan menutup pintu koalisinya dengan partai bentukan SBY itu. Apalagi, PDI Perjuangan yang sempat melakukan komunikasi intensif dengan Golkar menyatakan siap jemput bola jika Golkar berpaling dari Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com