Jepang Perpanjang Sanksi untuk Korut

Sanksi yang dimulai tahun 2006 untuk masa enam bulan itu telah diperpanjang empat kali. Jepang beralasan sanksi terus diperpanjang karena tidak ada kemajuan dalam proses denuklirisasi Korea Utara (Korut) dan dalam penyelidikan penculikan warga negara Jepang oleh Korut pada masa lalu.

Jepang mengurangi jumlah uang yang bisa dikirimkan ke Korut tanpa dilaporkan ke Pemerintah Jepang dari semula 30 juta yen (Rp 3,4 miliar) menjadi 10 juta yen (Rp 1,1 miliar). Jepang juga melarang impor dari Korut serta kunjungan warga negara dan kapal Korut ke Jepang.

”Sanksi ini dimaksudkan untuk mendapat pengawasan yang jelas terhadap aliran dana ke Korut,” kata Takeo Kawamura, juru bicara Pemerintah Jepang.

Kawamura menegaskan bahwa Korut meluncurkan rudal dan melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 5 April, Korut meluncurkan roket jarak jauh yang diklaim sebagai satelit komunikasi eksperimental. Namun, Jepang, AS, dan Korea Selatan menilai peluncuran itu sebenarnya peluncuran rudal jarak jauh.

”Kami tegas mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB tentang program rudal balistik Korut,” kata Kawamura.

Jepang menyerukan resolusi baru yang mengikat yang menyatakan bahwa Pyongyang melanggar resolusi sebelumnya. Akan tetapi, Rusia dan China, pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB, menolak langkah tersebut.

Setelah kebuntuan selama beberapa hari, para diplomat di PBB mengatakan bahwa sekutu dekat Jepang, AS, mungkin akan menerima pernyataan tidak mengikat, bukannya resolusi. Surat kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, melaporkan, China dan AS kini semakin dekat untuk sepakat soal pernyataan tidak mengikat menyikapi peluncuran roket Korut.

”Terus terang, untuk mengungkapkan pandangan komunitas internasional (terhadap peluncuran roket), Jepang menghendaki resolusi mengikat. Namun, tidak ada gunanya kami bersikukuh terhadap sebuah resolusi jika isinya tidak masuk akal,” ujar Perdana Menteri Jepang Taro Aso.

Sebuah pernyataan tidak mengikat soal peluncuran roket Korut akan dilihat sebagai tamparan bagi pemerintahan PM Aso yang tidak populer. Pernyataan tidak mengikat juga mengipasi kekhawatiran bahwa Washington kini tengah bergerak lebih dekat ke China.

(ap/afp/reuters/fro)