Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Tinggal Besok, KPU Kembali Digugat

Kompas.com - 08/04/2009, 12:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menerima gugatan terkait daftar pemilih tetap (DPT). Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) mendatangi gedung KPU untuk menggugat sejumlah hal, mulai dari masalah nama ganda, hingga ribuan nama konstituen yang tak tercatat dalam DPT DKI Jakarta.

Ketua DPD DKI Jakarta Adang Ruchiatna memaparkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan parpolnya di lapangan. Kejanggalan DPT yang mendominasi ini baru diketahuinya dua hari ini setelah menerima DPT tertulis dari KPU Provinsi.

"Kenapa baru H-1 karena ini baru kami terima. Sebelumnya, kami pernah dapat soft-file-nya, KPUD disuruh tanda tangan, tapi tidak mau. Kalau kita tahu dari dulu, kita mainkan," ujar Adang dalam keterangan pers di Gedung KPU, Rabu (8/4).

PDI-P mencatat nama ganda di TPS yang berbeda di Kelurahan Gambir, Kecamatan Cideng, Jakarta Pusat, atas nama Ade Prabowo. Nama dan semua data dari Ade Prabowo sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda. Begitu pula nama Yuni Minati. Tercatat pula nama seorang Kapten Kopassus di Pondok Labu atas nama Karona Susilo. Padahal, TNI dan Polri tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya.

Anggota KPU, Syamsul Bahri, mengatakan akan segera mempelajari data yang diserahkan oleh PDI-P, terutama laporan data nama ganda. "Kalau ganda, kami akan instruksikan ke KPPS dan saksi bisa mencoret pada hari H," tutur Syamsul.

Pertemuan sempat berlangsung sengit karena PDI-P merasa tidak puas dengan kinerja KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com