Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Baik SBY dan Mega "Berpandang-pandangan dari Jauh"

Kompas.com - 18/03/2009, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pertemuan dua pemimpin nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati, tampaknya belum akan terwujud. Hubungan yang dikabarkan "dingin" di antara keduanya selama hampir lima tahun ini dibantah Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung.

Pramono mengatakan, secara pribadi Mega merasa tak ada persoalan dengan SBY. "Kemarin kami sudah berkonsultasi. Ibu Mega bisa ketemu dengan siapa saja dan tidak memutuskan silaturahmi dengan siapa pun," kata Pramono kepada wartawan di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

 Namun, diakui, terdapat perbedaan pandangan politik di antara keduanya. Ia meminta, persoalan pertemuan keduanya tak didramatisasi dan dipolitisasi, apalagi menjelang pemilu. "Dulu waktu SBY dipecat sebagai menko oleh Gus Dur, orang yang kemudian mengangkatnya adalah Ibu Mega. Jadi jangan didramatisasi menjelang pemilu bahwa pertemuan jadi agenda utama," ujarnya.

Dikatakan Pramono, secara kelembagaan PDI Perjuangan dan Demokrat pernah berkomunikasi. Namun, pertemuan SBY dan Mega harus didasari agenda yang jelas. Kesiapan keduanya menjadi capres, menurut Pramono, membuat keduanya harus fokus mempersiapkan diri. Pernyataan menarik dilontarkannya bahwa SBY dan Mega lebih baik berpandangan dari jauh.

"Pak SBY sudah menyatakan jadi calon presiden, Ibu Mega juga begitu. Tentunya lebih baik berpandang-pandangan dari jauh untuk mempersiapkan diri masing-masing. Pandang-pandangan juga bagian dari bagaimana kita memberikan doa," kata Pramono sambil tersenyum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com