Kampanye Terbuka Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com — Kampanye terbuka terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 dimulai Senin (16/3) ini. Pada hari pertama, kampanye serentak dilakukan dalam bentuk kampanye damai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla berkampanye untuk partai politik pilihan mereka.

Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan Kementerian Sekretaris Negara, Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat akan memulai cuti dan berkampanye hari Selasa besok di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Sementara, Wapres Kalla yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar memulai cuti dan berkampanye hari Jumat di DKI Jakarta.

Selain itu, sejumlah menteri juga akan berkampanye untuk kepentingan partainya. Misalnya, Menteri Kehutanan MS Kaban, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Selasa besok sudah memulai kampanye di Sumatera Selatan.

Hindari janji muluk

Dari Makassar, sosiolog Universitas Hasanuddin, Tahir Kasnawi, berharap kampanye terbuka yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi aktif tidak diwarnai dengan pengumbaran janji-janji muluk. Janji yang dimaksud berupa pernyataan akan menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran tanpa konsep yang jelas dan terukur.

”Masyarakat kenyang dengan janji. Jika hal itu sampai terjadi lagi, potensi apatisme politik terbuka lebar. Hal itu tidak hanya mengancam minimnya kepercayaan rakyat pada lembaga legislatif, tetapi juga pada pemimpin pemerintahan,” ujar Tahir.

Tahir menyarankan pejabat pemerintah yang menjadi juru kampanye dan calon anggota legislatif (caleg) berjanji secara realistis. Misalnya, akan mengawal penggunaan dan alokasi APBD atau APBN untuk masyarakat sesuai dengan program yang dibuat bersama pemerintah.

Ia juga berharap kampanye tidak dinodai ulah petualang politik untuk membangkitkan konflik horisontal dengan memainkan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan. Tahapan kampanye merupakan salah satu bagian awal dari upaya menuju tatanan demokrasi yang esensinya menekankan harmoni di masyarakat.

”Jangan sampai upaya menuju tatanan peradaban yang baik justru dinodai dengan cara tidak baik,” papar Tahir.

Melihat janji politik